Jokowi Duga Ada Penumpang Gelap yang Buat Kekeruhan Lewat Isu Papua

JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Joko Widodo menduga ada penumpang gelap yang sengaja menciptakan kekeruhan melalui isu Papua.

Kekeruhan itu akhirnya berujung pada aksi protes dan kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.

"Ya biasa dalam sebuah peristiwa itu ada yang membonceng, ada penumpang gelap, biasalah menurut saya," kata Jokowi dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Kamis (22/8/2019).

Jokowi tak merinci lebih jauh penumpang gelap yang ia maksud. Menurut Jokowi, yang paling penting TNI Polri sudah bisa menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Jaga Kehormatan Masyarakat Papua dan Papua Barat

Ia pun memastikan langkah-langkah hukum akan dilakukan kepada semua pihak yang bertanggung jawab. Namun, Jokowi kembali mengingatkan, hal yang terpenting adalah saling memaafkan.

"Kemarin sudah saya sampaikan ini masalah ketersinggungan. Oleh sebab itu saya sampaikan, marilah kita saling memaafkan," kata Jokowi.

"Karena dengan saling memaafkan itulah kita harapkan saling menghormati, saling menghargai di antara kita itu betul-betul terjadi," ucapnya.

Jokowi juga menegaskan, Provinsi Papua dan Papua Barat akan menjadi proritas untuk lebih diperhatikan di masa pemerintahannya.

Menurut Jokowi, pembangunan di era pemerintahannya, tak lagi Jawa-sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia.

Baca juga: Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Kepala Negara mengistilahkannya dengan "Indonesia-sentris". Semua provinsi, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

"Baik di bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang lain. Saya melihat Papua (dan Papua Barat) memang perlu lebih diperhatikan," ujar Jokowi.

Terkait terjadinya kerusuhan sebagai dampak tindakan terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur, Jokowi pun meminta kepala daerah untuk hati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

Menurut Jokowi, jangan sampai pernyataan kepala daerah menimbulkan ketersinggungan masyarakat di daerah atau provinsi lain.

Dengan segala keberagaman yang ada, karakter setiap daerah berbeda-beda. Dampaknya, ketersinggungan rentan terjadi.

Jokowi menuturkan, jangan sampai masyarakat, terutama pejabat daerah menularkan ujaran kebencian yang bisa berdampak pada ketersinggungan.