Jelang Pilkada 2020, KPU Berencana Bentuk Tim Khusus Anti-Hoaks

Kompas.com - 22/08/2019, 09:01 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman, Jumat (31/5/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua KPU RI Arief Budiman, Jumat (31/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) berencana membentuk tim khusus untuk menangani hoaks selama penyelenggaraan pemilihan umum.

Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran berita bohong jelang Pilkada 2020.

"Kami usulkan, bisa membentuk tim (anti-hoaks) atau kelompok kerja yang isinya lintas lembaga," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Arief mengatakan, tim khusus ini tidak hanya terdiri dari KPU, tetapi juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), anggota kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baca juga: INFOGRAFIK: Kenali 4 Ciri Hoaks, Apa Saja?

Tidak hanya itu, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pegiat media sosial hingga ahli siber juga dapat berkontribusi dalam tim ini.

KPU sendiri telah melakukan pemetaan ancaman hoaks bersama-sama pihak terkait. Pemetaan didasari dari evaluasi Pemilu 2019.

"Kemarin yang banyak diperbincangkan adalah persebaran hoaks, kami diskusikan kenapa itu terjadi, bagaimana mengatasinya, lalu apa yang dipersiapkan agar yang demikian (hoaks) tidak terjadi lagi," ujar dia.

Baca juga: KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Menambahkan pernyataan Arief, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut bahwa tim khusus ini nantinya tidak hanya bertugas menangani hoaks, tetapi juga mengedukasi pemilih tentang Pilkada.

Edukasi tersebut juga akan digalakkan melalui media sosial supaya pemilih kebal terhadap hoaks yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan calon pemimpin.

"KPU punya program besar pendidikan pemilih. Salah satunya kami akan memanfaatkan medsos untuk melakukan pendidikan pemilih. Menumbuhkan kembali kesadaran kritis masyarakat, khususnya masyarakat pemilih. Kegiatan seperti ini, akan kita lakukan bersama KPU kabupaten/kota se-Indonesia," ujar Wahyu.

Untuk diketahui, pemungutan suara Pilkada rencananya digelar pada 23 September 2020 di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Nasional
Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Nasional
Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Nasional
Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Nasional
Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Nasional
KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

Nasional
Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Nasional
Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Nasional
UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X