Jokowi Ungkap Kriteria Mendikbud di Kabinet Baru

Kompas.com - 22/08/2019, 08:18 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait kerusuhan di Manokwari dan Sorong di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2019). Presiden  meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung hingga terjadi aksi demonstrasi yang berakhir rusuh serta meminta masyarakat Papua untuk percaya kepada pemerintah dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Setpres-Kris/wpa/foc. ANTARA FOTO/Kris_SetpresPresiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait kerusuhan di Manokwari dan Sorong di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2019). Presiden meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung hingga terjadi aksi demonstrasi yang berakhir rusuh serta meminta masyarakat Papua untuk percaya kepada pemerintah dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Setpres-Kris/wpa/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo membeberkan kriteria Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode kedua pemerintahannya.

Jokowi mengatakan, salah satu kriteria yang harus dimiliki Mendikbud mendatang adalah mampu melaksanakan kurikulum yang menggunakan teknologi.

"Harus mengerti mengenai era disrupsi ini seperti apa. Pentingnya AI, artificial intelligence, seperti apa, bagaimana melaksanakan kurikulum dengan menggunakan teknologi," kata Jokowi dalam tayangan Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Mendikbud: Kakak Iriana Jokowi Juga Kena Rotasi Guru


Jokowi menjelaskan, Mendikbud mempunyai tantangan untuk menyamakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan 514 kabupaten/kota.

Menurut Jokowi, penyamaan kualitas pendidikan itu dapat terwujud apabila kurikulum diterapkan menggunakan teknologi.

"Negara ini tersebar dari Sabang sampai Merauke di 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota dengan level yang berbeda-beda tingkat kualitas pendidikannya sehingga bagaimana ini bisa disamakan, distandarkan, ya itu pelaksanaan kurikulum dengan teknologi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: Mendikbud: Tidak Boleh Ada Perpeloncoan di Sekolah

Secara spesifik, Jokowi menyatakan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Soal waktu pelantikan kabinet baru, Jokowi pun membuka kemungkinan anak buahnya dilantik sebelum ia dilantik menjadi presiden periode 2019-2024, Oktober 2029. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X