Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Kompas.com - 22/08/2019, 07:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan merekrut rektor perguruan tinggi dari warga negara asing.

Dalam wawancara eksklusif dengan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang disiarkan di Kompas TV dalam acara "Satu Meja the Forum", Rabu (21/8/2019), Presiden Jokowi meminta masyarakat tidak perlu meributkan rencana itu.

Sebab, jumlah perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak dan yang akan rencananya dipimpin rektor dari luar negeri hanyalah beberapa saja.

"Kita ini kan mempunyai perguruan tinggi, politeknik, akademi. Kalau data yang saya miliki memiliki 4.700-an. Ya kalau kita memberikan ruang atau peluang untuk rektor asing kenapa tidak? Wong hanya satu, dua, tiga saja kok dari 4.700," ujar Kepala Negara.

Baca juga: Kemenristekdikti Kantongi PTS yang Siap Dipimpin Rektor Asing

Jokowi mengatakan, langkah terobosan perlu dilakukan. Lompatan yang sedikit mengejutkan seperti ini mau tidak mau harus jadi pilihan.

Sebab, Jokowi melihat perguruan tinggi di Indonesia selama ini kurang mempersiapkan diri di dalam menghadapi tantangan global masa yang akan datang.

Rektor dari luar negeri, lanjut Jokowi, dilakukan agar perguruan tinggi dapat melecut diri di dalam meningkatkan kualitasnya.

"Kenyataan-kenyataan seperti ini yang harus kita pikirkan bersama-sama ada apa dan harus diapakan? Jangan, mohon maaf, hanya rutinitias, jangan linier, jangan monoton terus, enggak akan kita masuk ke angka seratus besar (perguruan tinggi terbaik di dunia)," ujar Jokowi.

Baca juga: Menristekdikti: Presiden Setuju soal Rektor Asing, tetapi...

Saat ini, Presiden mengakui, memang belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam jajaran 100 besar perguruan tinggi terbaik di dunia.

"Kita harus bicara apa adanya ya. Dari ribuan perguruan tinggi kita, yang masuk ke world class university seratus besar itu enggak ada. Kita harus ngomong apa adanya, enggak ada," ujar Jokowi.

Ketika ditanya kapan rekrutmen rektor asing akan dimulai, Presiden tersenyum.

"Ya nanti di kabinet baru," ujar dia.

Pemetaan dan Perbaikan Regulasi

Diberitakan, Kemenristek Dikti merencanakan, di tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan di tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima perguruan tinggi.

Menteri Ristek Dikti, M NAsir membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Universitas Negeri Gorontalo. Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan ditempatkan di Kabupaten Bone BolangoKOMPAS.COM/ROSYID AZHAR Menteri Ristek Dikti, M NAsir membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Universitas Negeri Gorontalo. Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia akan ditempatkan di Kabupaten Bone Bolango
"Kita baru mapping ya, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing," ungkap Menristekdikti Mohamad Nasir dilansir dari rilis resmi Kemenristekdikti (26/7/2019).

"Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," lanjut dia.

Baca juga: Menristekdikti: Presiden Setuju soal Rektor Asing, tetapi...

Menteri Nasir mengakui, saat ini ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk dapat mengundang rektor luar negeri untuk dapat memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan dosen luar negeri untuk dapat mengajar, meneliti dan berkolaborasi di Indonesia.

"Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang. Mulai dari peraturan pemerintahnya. Peraturan menteri kan mengikuti peraturan pemerintah," ujar Nasir.

Nanti kalau peraturan pemerintah sudah diubah, peraturan menteri akan mengikuti dengan sendirinya," lanjut dia. 

Saat ini, ia memperkirakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sudah layak dipimpin rektor terbaik dari luar negeri.

Baca juga: Pemerintah Revisi 16 Peraturan demi Impor Rektor Asing

Nasir mengatakan, praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Menteri Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

"Saya ambil contoh, negara yang paling dekat kita, Singapura. Singapura ada NTU, Nanyang Technological University. NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan, saya pada saat itu diskusi dengan menteri dari Singapura, apa sejarahnya sehingga berhasil," ujar Nasir. 

"Ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia," lanjut dia.

Kompas TV Majelis Ulama Indonesia akan melakukan silaturahmi antar-tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama dalam menindak-lanjuti video Ustaz Abdul Somad yang viral dan menuai kontroversi di masyarakat. MUI Pusat memanggil Ustaz Abdul Somad setelah videonya menuai kontroversi dan dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Pemanggilan untuk mengklarifikasi sekaligus meminta keterangan Abdul Somad terkait latar belakang dan maksud video ceramah itu. Setelah dialog tertutup MUI memutuskan akan bersilaturahmi dengan tokoh lintas agama untuk meredam ketegangan. Sementara Abdul Somad menyatakan video itu berisi ceramah subuh yang dilakukan 3 tahun lalu. Ia hanya menjawab pertanyaan di hadapan peserta kajian. #UstazAbdulSomad #CeramahViral #MUI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com