Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Kompas.com - 21/08/2019, 22:41 WIB
Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORapat Dengar Pendapat Komisi I dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Imparsial Gufron Mabruri menuturkan bahwa ketentuan pendanaan atau anggaran dalam draf Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (RUU-PSDN) bertentangan dengan prinsip sentralisme pengelolaan anggaran pertahanan.

Pasalnya, RUU PSDN mengatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara tidak hanya berasal dari APBN.

"Ketentuan ini jelas bertentangan atau melanggar dengan prinsip sentralisme pengelolaan anggaran pertahanan," ujar Gufron dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Pengaktifan Kembali Koopsusgab Dianggap Sesuai UU Pertahanan Negara dan UU TNI

Pasal 47 draf RUU PSDN mengatur tiga sumber pendanaan untuk pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Ketiga sumber pendanaan itu adalah APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017).Kompas.com/YOGA SUKMANA Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Sedangkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Menurut Gufron, pembiayaan sektor pertahanan negara yang berasal dari luar APBN dapat menimbulkan masalah.

Penggunaan anggaran berpotensi sulit untuk dikontrol dan tidak menutup kemungkinan munculnya praktik penyalahgunaan anggaran.

"Jika ada sumber lain tentu saja ini akan menimbulkan masalah, terutama kesulitan mengontrol keberadaanya karena tidak tergantung pada APBN," kata Gufron.

Baca juga: Menhan Usul Tambahan Anggaran Tahun 2020 di Rapat Komisi I

"Selain juga itu akan menyulitkan proses pertanggungjawaban pengelolaan anggaran," ucapnya.

Adapun RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui bentuk Bela Negara.

Hingga saat ini draf RUU masih dalam proses pembahasan di Komisi I DPR bersama pemerintah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Nasional
Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Nasional
Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Nasional
Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Nasional
Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

Nasional
 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X