Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Kompas.com - 21/08/2019, 21:40 WIB
Ilustrasi Indonesia SHUTTERSTOCKIlustrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa sejak 2014 pemekaran atau penggabungan wilayah sudah dihentikan atau moratorium.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, alasan moratorium itu sendiri adalah soal pilihan kebijakan pembangunan.

"Dari 100 pilihan kebijakan kita misalnya, pemerintah memilih dari opsi-opsi itu, dan opsinya adalah membangun, menyelesaikan masalahnya," ujar Bahtiar di kantor Kemendagri, Rabu (21/8/2019).

Artinya, kata dia, masalah yang diajukan atau dijadikan alasan sebagai penyebab inginnya suatu wilayah dimekarkan atau digabungkan, dicoba diselesaikan oleh pemerintah sendiri.

Baca juga: Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Misalnya karena akses wilayah tertentu, infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan yang tak dapat dijangkau warganya, maka diselesaikan oleh pemerintah.

Ia mengatakan, sampai kapan moratorium itu akan berlaku juga tidak bisa ditentukan.

Sebab, untuk dapat menentukan sampai kapan moratorium itu berlaku, harus ada dua regulasi yang disiapkan.

"Satu, peraturan pemerintah tentang penataan daerah. Dua, harus ada peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla Titip Pesan ke Jokowi agar Tak Lakukan Pemekaran Daerah

Perhitungan yang dilakukan harus sangat mendetail, mencakup jumlah kabupaten yang ideal yang disesuaikan luas wilayahnya, dan beberapa hal lainnya.

Hal tersebut, kata dia, harus dihitung dengan benar tetapi juga dengan memperhatikan ketersediaan uang negara.

"Keuangan negara kan tidak cukup banyak juga, ini soal efektivitas perencanaan pembangunan," kata Bahtiar.

"Apa sih yang jadi prioritas? Apakah penggabungan wilayah administrasi atau manajemen pelayanan publiknya yang diperbaiki, prasarana publik yang dibangun atau manajemen pembangunannya," tutur dia.

Adapun pemerintah menyatakan moratorium untuk pemekaran dan penggabungan wilayah berkaitan dengan wacana ingin bergabungnya Bekasi ke Jakarta.

Selain itu, wacana pembentukkan Provinsi Bogor Raya juga digulirkan oleh Wali Kota dan Bupati Bogor.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Istilah 'New Normal' Salah, Pemerintah: yang Benar Adaptasi Kebiasaan Baru

Istilah "New Normal" Salah, Pemerintah: yang Benar Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal 'Microdroplet', Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal "Microdroplet", Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X