Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Kompas.com - 21/08/2019, 21:40 WIB
Ilustrasi Indonesia SHUTTERSTOCKIlustrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa sejak 2014 pemekaran atau penggabungan wilayah sudah dihentikan atau moratorium.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, alasan moratorium itu sendiri adalah soal pilihan kebijakan pembangunan.

"Dari 100 pilihan kebijakan kita misalnya, pemerintah memilih dari opsi-opsi itu, dan opsinya adalah membangun, menyelesaikan masalahnya," ujar Bahtiar di kantor Kemendagri, Rabu (21/8/2019).

Artinya, kata dia, masalah yang diajukan atau dijadikan alasan sebagai penyebab inginnya suatu wilayah dimekarkan atau digabungkan, dicoba diselesaikan oleh pemerintah sendiri.

Baca juga: Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Misalnya karena akses wilayah tertentu, infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan yang tak dapat dijangkau warganya, maka diselesaikan oleh pemerintah.

Ia mengatakan, sampai kapan moratorium itu akan berlaku juga tidak bisa ditentukan.

Sebab, untuk dapat menentukan sampai kapan moratorium itu berlaku, harus ada dua regulasi yang disiapkan.

"Satu, peraturan pemerintah tentang penataan daerah. Dua, harus ada peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla Titip Pesan ke Jokowi agar Tak Lakukan Pemekaran Daerah

Perhitungan yang dilakukan harus sangat mendetail, mencakup jumlah kabupaten yang ideal yang disesuaikan luas wilayahnya, dan beberapa hal lainnya.

Hal tersebut, kata dia, harus dihitung dengan benar tetapi juga dengan memperhatikan ketersediaan uang negara.

"Keuangan negara kan tidak cukup banyak juga, ini soal efektivitas perencanaan pembangunan," kata Bahtiar.

"Apa sih yang jadi prioritas? Apakah penggabungan wilayah administrasi atau manajemen pelayanan publiknya yang diperbaiki, prasarana publik yang dibangun atau manajemen pembangunannya," tutur dia.

Adapun pemerintah menyatakan moratorium untuk pemekaran dan penggabungan wilayah berkaitan dengan wacana ingin bergabungnya Bekasi ke Jakarta.

Selain itu, wacana pembentukkan Provinsi Bogor Raya juga digulirkan oleh Wali Kota dan Bupati Bogor.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Nasional
Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Nasional
Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Nasional
Mahfud MD: Rizieq Shihab Kontak Erat Pasien Covid-19, Kami Sesalkan Penolakannya

Mahfud MD: Rizieq Shihab Kontak Erat Pasien Covid-19, Kami Sesalkan Penolakannya

Nasional
Terkait 'Swab Test' Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Terkait "Swab Test" Rizieq Shihab, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi Bogor

Nasional
Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Paslon Cellica-Aep Siapkan Program Keagamaan untuk Kabupaten Karawang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X