Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, daerah-daerah yang mengajukan pemekaran atau bergabung dengan daerah lain biasanya beralasan soal pelayanan publik.

Ia mengatakan, pelayanan publik selalu menjadi alasan dari daerah-daerah itu ingin bergabung atau dimekarkan menjadi daerah sendiri.

"Misalnya bagaimana daerah-daerah yang terisolasi atau aksesabilitas publiknya kurang. Contohnya karena tidak ada rumah sakitnya, puskesmasnya, sekolahnya. Mungkin infrastruktur jalannya juga," kata Bahtiar di kantornya, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Efektifkan Pelayanan Publik, Emil Katakan Jabar Butuh Pemekaran Desa

Contoh lainnya, kata dia, soal infrastruktur ekonomi yang tidak terkoneksi baik antar daerah maupun antar-pulau.

"Prioritas pemerintah, dalam lima tahun terakhir kan konsentrasi ke sana. Bahkan daerah perbatasan kita bangun. Semua daerah-daerah terisolasi kita bangun, membangun konektivitas pembangunan," ujar Bahtiar.

Menurut dia, perubahan status administrasi pemerintahan bagi masyarakat tidak harus menjadi jawaban untuk bisa mendapatkan itu semua.

Baca juga: Bekasi Ingin Gabung Jakarta, Kemendagri: Pemekaran Wilayah Butuh Dana Besar

Pasalnya, prioritas pemerintah saat ini juga sudah jelas dalam pembangunan di daerah-daerah.

"Entah penggabungan daerah otonom baru atau pemekaran daerah otonomi baru, bagi masyarakat adalah soal pelayanan publik," kata dia.