Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kompas.com - 21/08/2019, 21:25 WIB
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Dok. KemendagriKapuspen Kemendagri, Bahtiar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Bahtiar mengatakan, daerah-daerah yang mengajukan pemekaran atau bergabung dengan daerah lain biasanya beralasan soal pelayanan publik.

Ia mengatakan, pelayanan publik selalu menjadi alasan dari daerah-daerah itu ingin bergabung atau dimekarkan menjadi daerah sendiri.

"Misalnya bagaimana daerah-daerah yang terisolasi atau aksesabilitas publiknya kurang. Contohnya karena tidak ada rumah sakitnya, puskesmasnya, sekolahnya. Mungkin infrastruktur jalannya juga," kata Bahtiar di kantornya, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Efektifkan Pelayanan Publik, Emil Katakan Jabar Butuh Pemekaran Desa

Contoh lainnya, kata dia, soal infrastruktur ekonomi yang tidak terkoneksi baik antar daerah maupun antar-pulau.

"Prioritas pemerintah, dalam lima tahun terakhir kan konsentrasi ke sana. Bahkan daerah perbatasan kita bangun. Semua daerah-daerah terisolasi kita bangun, membangun konektivitas pembangunan," ujar Bahtiar.

Menurut dia, perubahan status administrasi pemerintahan bagi masyarakat tidak harus menjadi jawaban untuk bisa mendapatkan itu semua.

Baca juga: Bekasi Ingin Gabung Jakarta, Kemendagri: Pemekaran Wilayah Butuh Dana Besar

Pasalnya, prioritas pemerintah saat ini juga sudah jelas dalam pembangunan di daerah-daerah.

"Entah penggabungan daerah otonom baru atau pemekaran daerah otonomi baru, bagi masyarakat adalah soal pelayanan publik," kata dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X