Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kompas.com - 21/08/2019, 21:25 WIB
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Dok. KemendagriKapuspen Kemendagri, Bahtiar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Bahtiar mengatakan, daerah-daerah yang mengajukan pemekaran atau bergabung dengan daerah lain biasanya beralasan soal pelayanan publik.

Ia mengatakan, pelayanan publik selalu menjadi alasan dari daerah-daerah itu ingin bergabung atau dimekarkan menjadi daerah sendiri.

"Misalnya bagaimana daerah-daerah yang terisolasi atau aksesabilitas publiknya kurang. Contohnya karena tidak ada rumah sakitnya, puskesmasnya, sekolahnya. Mungkin infrastruktur jalannya juga," kata Bahtiar di kantornya, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Efektifkan Pelayanan Publik, Emil Katakan Jabar Butuh Pemekaran Desa

Contoh lainnya, kata dia, soal infrastruktur ekonomi yang tidak terkoneksi baik antar daerah maupun antar-pulau.

"Prioritas pemerintah, dalam lima tahun terakhir kan konsentrasi ke sana. Bahkan daerah perbatasan kita bangun. Semua daerah-daerah terisolasi kita bangun, membangun konektivitas pembangunan," ujar Bahtiar.

Menurut dia, perubahan status administrasi pemerintahan bagi masyarakat tidak harus menjadi jawaban untuk bisa mendapatkan itu semua.

Baca juga: Bekasi Ingin Gabung Jakarta, Kemendagri: Pemekaran Wilayah Butuh Dana Besar

Pasalnya, prioritas pemerintah saat ini juga sudah jelas dalam pembangunan di daerah-daerah.

"Entah penggabungan daerah otonom baru atau pemekaran daerah otonomi baru, bagi masyarakat adalah soal pelayanan publik," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

Nasional
UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X