Kompas.com - 21/08/2019, 20:03 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika dinilai telah keliru dalam mengidentifikasi hoaks mengenai penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya.

Rilis yang dipublikasikan Kementerian Kominfo pada Senin (19/8/2019) lalu itu menyatakan informasi tentang penculikan pengantar makanan dan minuman di Asrama Papua Surabaya adalah hoak.

Rilis Kementerian Kominfo tersebut berjudul "[HOAKS] Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua".

Dalam rilis tersebut juga disertakan screen capture unggahan Veronica Koman dengan disertai label cap "DISINFORMASI".

"Atas rilis Kominfo tersebut patut dianggapi bahwa postingan Veronica Koman sama sekali tidak menyebut adanya 'penculikan' terhadap dua orang pengantar makanan dan minuman di Asrama Papua, Surabaya," kata Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2019).

"Dalam postingan Veronica tersebut menggunakan diksi 'penangkapan' terhadap kedua pengantar makanan dan minuman," ucap Ade.

Baca juga: Atas Permintaan Polri, Akses Internet di Fakfak Diperlambat untuk Cegah Penyebaran Hoaks

Ade menjelaskan, penggunaan istilah "penangkapan" yang digunakan Veronica merupakan terminologi resmi yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila merujuk pada kedua diksi antara "penangkapan" dan "penculikan" secara jelas mengandung definisi yang berbeda.

"'Penangkapan' merupakan bentuk upaya paksa yang menjadi wewenang kepolisian yang diberikan oleh KUHAP. Sedangkan 'penculikan' merupakan tindakan kejahatan," kata Ade.

Dengan fakta tersebut, maka LBH Pers menyimpulkan rilis Kominfo tertanggal 19 Agustus 2019 yang berjudul "[HOAKS] Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua" yang menyertakan screen capture unggahan Veronica Koman dengan cap "DISINFORMASI" adalah keliru.

"Rilis tersebut seolah-olah menganggap postingan Veronica Koman mengabarkan informasi penculikan. Hal tersebut secara jelas merupakan kekeliruan," kata Ade.

"Veronica secara jelas tidak pernah menyebarkan informasi penculikan dalam akun medsosnya," ujarnya.

Baca juga: Hoaks Disebut Tak Akan Jauh dari Isu Sensitif dan Menyasar Mayoritas

Dengan adanya kesalahan dalam rilis Kominfo tersebut, LBH Pers meminta pihak Kominfo untuk melakukan ralat secara resmi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Veronica Koman.

Sebab, kekeliruan pelabelan ini adalah kekeliruan yang sangat fatal dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

"Selain itu juga yang kami khawatirkan adalah lembaga yang diharapkan sebagai pemberi informasi yang akurat malah justru sebalikanya menyebarkan disinformasi," ujar Ade.

"Oleh karenanya pihak kementrian wajib melakukan evaluasi atas kerja cek fakta agar peristiwa ini tidak terulang kembali," kata dia.

Hingga Rabu (21/8/2019) malam, rilis Kemenkominfo yang dianggap keliru itu belum diralat ataupun dicabut. Rilis dimaksud bisa dibaca di tautan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Nasional
Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Nasional
'Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati...'

"Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati..."

Nasional
Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Nasional
MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Nasional
Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Nasional
UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

Nasional
Sebut Prabowo Tak Butuh 'Endorse' Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Sebut Prabowo Tak Butuh "Endorse" Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Nasional
UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

Nasional
Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Nasional
Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Jika Ganjar Tak Dapat Tiket Capres dari PDI-P, GP Mania Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.