Imparsial Kritik Ketentuan Penerapan Hukum Militer terhadap Warga Sipil di RUU PSDN

Kompas.com - 21/08/2019, 18:16 WIB
Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORapat Dengar Pendapat Komisi I dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Imparsial Batara Ibnu Reza mengkritik ketentuan terkait pemberlakuan hukum militer terhadap warga sipil.

Ketentuan tersebut diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (RUU-PSDN).

"Ketentuan tentang pemberlakuan hukum militer terhadap warga sipil tidak membedakan prinsip antara prinsip kombatan dan civilian," ujar Batara dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Kami Kaget Ada RUU Seperti Ini...

Batara menuturkan, Pasal 45 RUU PSDN dinyatakan, bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberlakukan hukum militer.

Komponen Cadangan merupakan warga negara yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri dari 4 tahap yakni pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan.

Kemudian Pasal 43 ayat (1) menyebut masa aktif Komponen Cadangan merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat Mobilisasi.

Baca juga: Program Bela Negara di RUU PSDN Dinilai Upaya Militerisasi Warga Sipil

Menurut Batara, ketentuan ini menimbulkan kebingungan. Pertama, tidak dijelaskan secara rinci terkait masa aktif, artinya tidak jelas kapan warga sipil yang tergabung dalam Komponen Cadangan harus tunduk pada hukum militer.

Selain itu tidak jelas pula dengan frasa "tunduk pada hukum militer", apakah artinya warga sipil juga tunduk pada peradilan militer atau tunduk pada hukum konflik bersenjata, baik nasional maupun internasional.

"Nah ini penjelasan pasalnya tidak rinci bagaimana kemudian menempatkan komponen cadangan ini tunduk dalam yurisdiksi hukum militer," kata Batara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 24 Januari: 5.032 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 24 Januari: 5.032 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

UPDATE 24 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

Nasional
Tanggal Pemilu Disepakati 14 Februari, PKB: Kami Sambut dengan Optimisme

Tanggal Pemilu Disepakati 14 Februari, PKB: Kami Sambut dengan Optimisme

Nasional
Jokowi Teken Perpres tentang Dewan Nasional KEK, Ini Susunannya

Jokowi Teken Perpres tentang Dewan Nasional KEK, Ini Susunannya

Nasional
Wujudkan Transportasi Bebas Kekerasan Seksual, Ini Upaya Kolaboratif Komnas Perempuan dan Grab

Wujudkan Transportasi Bebas Kekerasan Seksual, Ini Upaya Kolaboratif Komnas Perempuan dan Grab

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.927, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.289.305

UPDATE: Bertambah 2.927, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.289.305

Nasional
Percepat Produksi Vaksin Merah Putih, BRIN Bangun Fasilitas Uji Standar GMP

Percepat Produksi Vaksin Merah Putih, BRIN Bangun Fasilitas Uji Standar GMP

Nasional
Kejagung Periksa Dirut Garuda sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat

Kejagung Periksa Dirut Garuda sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional
Gabung ke Polri, Novel Baswedan dkk Diharapkan Bisa Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Gabung ke Polri, Novel Baswedan dkk Diharapkan Bisa Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.