Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Sebut Wacana ASN Kerja di Rumah Tak Perlu Dibahas Dulu

Kompas.com - 21/08/2019, 16:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin meminta publik tidak membahas wacana aparatur sipil negara bekerja dari rumah.

Syafruddin mengatakan, wacana tersebut tak perlu dibahas karena pengimplementasian wacana ASN bekerja dari rumah baru bisa terwujud paling cepat lima tahun mendatang.

"Lima tahun lagi belum (berlaku ASN dapat bekerja di rumah), enggak usah kita bahas dulu," kata Syafruddin selepas meluncurkan program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Kepala BKN: PNS Kerja dari Rumah, Mungkin Terealisasi 20 Tahun Lagi...

Hal tersebut disampaikan Syafruddin menjawab pertanyaan wartawan mengenai kajian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terkait wacana ASN bekerja di rumah.

Syafruddin pun mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan kajian lebih lanjut terkait wacana ASN bekerja dari rumah yang diajukan Kementerian PAN dan RB.

"Untuk sementara (kajian) belum dilakukan, baru bicara-bicara saja," ujar Syafruddin.

Sebelumnya diberitakan, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ibi pihaknyantengah menggodok kemungkinan PNS bisa bekerja di rumah.

Baca juga: Wali Kota Padang: Di Kantor Saja Banyak yang Tidak Disiplin, Bagaimana PNS Kerja dari Rumah?

Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan ASN bisa seirama dengan revolusi industri 4.0.

Salah satunya yakni terkait fleksibilitas dalam bekerja. Bila selama ini PNS banyak menghabiskan waktu bekerja di kantor, maka mungkin hal itu berubah.

Fleksibilitas kerja dinilai menjadi hal penting menyusul akan terjadinya perubahan besar profil PNS pada 2024 mendatang.

Saat itu, diperkirakan separuh PNS di Indonesia merupakan generasi yang sangat melek teknologi.

Baca juga: Kendala Jaringan Internet, Pemkab Gayo Lues Belum Siap Jika PNS Kerja dari Rumah

Layanan masyarakat pun nantinya bisa terbantu dengan kehadiran teknologi.

Namun, wacana tersebut dikritik oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ia menyatakan dengan berada di rumah, maka kinerja PNS tak akan terkontrol. Sehingga, target kinerja dikhawatirkan banyak tak tercapai.

"Karena hadir di kantor saja kadang-kadang tidak disiplin apalagi tidak hadir. Nanti kosong kantor gimana tuh orang menghadap. Apalagi ini kalau di rumah, kapan rapatnya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8/2019). 

Kompas TV Aparatur Sipil Negara bekerja di rumah. Konsep tersebut tengah digodok oleh pemerintah pusat. Pertimbangannya adalah penghargaan bagi ASN berprestasi. Lebih luas lagi kombinasi teknologi dan angkatan kerja milenial beberapa tahun mendatang bisa membuat kerja lebih efisien. Sistem pemerintahan berbasis elektronik kian dimatangkan. Meski belum ada hitungan pasti pemerintah meyakini sistem bekerja di luar kantor bisa menghemat anggaran. Untuk belanja pemerintah pusat saja belanja pegawai saat ini memakan 26,23% dari total anggaran belanja kementerian dan lembaga. Nominalnya mencapai Rp 224,41 triliun. Sejumlah negara sudah menerapkan sistem bekerja di rumah dengan kriteria beragam. Australia misalnya pegawai publik berprestasi dapat bekerja di rumah setiap hari rabu. Meski demikian penyusunan cara bekerja moderen ini perlu mempertimbangkan produktivitas ASN dan fungsi kontrol kerja. Setuju tak setuju bagi masyarakat produktivitas merupakan tolok ukur yang jelas. Pemerintah mengaku tidak akan menjiplak mentah-mentah sistem kerja ASN negara lain. Kesiapan teknologi serta budaya kerja menjadi pertimbangan. #ASNBekerjadiRumah #PNS #KemenpanRB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com