Pemerintah Diminta Akui Persoalan Papua HAM, Bukan Infrastruktur

Kompas.com - 21/08/2019, 15:54 WIB
Aksi turun ke jalan di Jayapura, Senin (19/08/2019), oleh masyarakat papua sebagai bentuk protes terhadap tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, jawa Timur, KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIAksi turun ke jalan di Jayapura, Senin (19/08/2019), oleh masyarakat papua sebagai bentuk protes terhadap tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, jawa Timur,

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, persoalan utama yang dirasakan warga Papua bukan infrastruktur, melainkan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur di Papua, tetapi mengutamakan penyelesaian persoalan ketidakadilan dan HAM.

"Pemerintah harus membuka mata untuk mengakui bahwa persoalan utama di Papua bagi orang Papua adalah persoalan keadilan dan persoalan HAM," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: September, Jokowi Berencana Kunjungi Papua

Usman yakin, pemerintah memiliki agenda tersendiri dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun, sebenarnya hal itu bukan menjadi persoalan mendasar yang terjadi di sana.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7/2019).RINDI NURIS VELAROSDELA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usman meminta Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian khusus pada masalah keadilan dan HAM masyarakat Papua, seperti besarnya perhatian yang diberikan Jokowi saat melakukan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Rombongan DPR RI Gagal Masuk Ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Dalam hal pembangunan infrastruktur, Jokowi dan pemerintahannya memberikan alokasi dana yang cukup besar.

Jokowi pun berkali-kali melakukan kunjungan ke Papua dalam rangka pembangunan.

Hal itu, juga diharapkan dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan persoalan keadilan dan HAM warga Papua.

"Perhatian semacam itu dibutuhkan untuk persoalan-persoalan yang sekarang ini diangkat oleh orang Papua, yaitu rasisme, diskriminasi, dan pelanggaran HAM," kata Usman.

Baca juga: Selain ke Fakfak, BKO Brimob Juga Akan Dikirim ke 3 Kabupaten di Papua Barat

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Sementara, situasi di Manokwari, Sorong, dan Jayapura, menurut Polri, sudah kondusif dan kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan normal, pada Rabu hari ini.

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari dugaan perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Kompas TV Dengan pengamanan ketat oleh pihak keamanan masa aksi kembali mendatangi kantor walikota untuk menyampaikan aspirasi. Tidak ada aksi kekerasan yang terjadi. Pihak keamanan memberikan kesempatan massa untuk berorasi.<br /> <br /> Dengan tertib mereka menyampaikan aspirasi bahwa pihak keamanan dirasa lamban mengungkap siapa pelaku penyebaran berita bohong soal penangkapan mahasiswa Papua. #Papua #WalikotaSorong #Sorong
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

Nasional
UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

Nasional
UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

Nasional
Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Nasional
Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Nasional
BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

Nasional
Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Nasional
Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.