Menpan RB Sebut 800.000 ASN Siap Pindah Ibu Kota

Kompas.com - 21/08/2019, 15:28 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia pasca libur Lebaran di ruang Command Centre, Jakarta ,Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia pasca libur Lebaran di ruang Command Centre, Jakarta ,Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, seluruh aparatur sipil negara ( ASN) pemerintah pusat siap ikut pindah ibukota negara.

Syafruddin mengatakan, ada sekitar 800.000 ASN yang akan berpindah kantor bila ibukota negara sudah resmi dipindah ke Kalimantan.

"ASN pusat sudah ada datanya tinggal ibukotanya dimana, tinggal pindah. Ya kurang lebih hampir satu juta (orang ASN), sekitar 800.000 (orang ASN)," kata Syafruddin usai meluncurkan program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Persiapan Ibu Kota Pindah, Wika Beton Tambah Belanja Modal

Syafruddin menuturkan, para ASN mau tidak mau harus ikut berpindah kantor karena kementerian dan lembaga tempat mereka bekerja juga akan ikut pindah.

Ia memastikan tidak ada ASN yang menolak ikut pindah ibukota negara. Ia menyebut, pemerintah juga siap memberikan insentif bagi para ASN bila ibukota benar-benar pindah.

"Enggak ada yang menolak, mau semua, siapa bilang ada yang nolak? Enggak ada, enggak ada yang nolak. Tidak ada yang nolak, orang saya menteri saja mau," ujar Syafruddin.

Baca juga: Menpan RB: 800.000 ASN akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru

Presiden Jokowi sebelumnya sudah secara resmi menyatakan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Rencana ini disampaikan dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR pada 16 Agustus 2019.

Menurut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota dilakukan demi pemerataan.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa program ini tidak akan menggunakan dana besar yang bersumber dari APBN.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X