Jokowi Didorong Kirim Utusan untuk Dialog dengan Warga Papua

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mendorong Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kerusuhan di Papua Barat yang belum padam di beberapa wilayah.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, cara yang harus dilakukan untuk meredam aksi di Papua yakni dengan membuka dialog dengan pemerintah pusat.

Langkah yang bisa dilakukan yakni mengutus perwakilan ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat.

"Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami sebagai basis dialog Jakarta-Papua,” ujar Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2019).

Menurut Ismail, jalan dialog akan mengurangi konflik yang terjadi di Papua.

Baca juga: Industrialisasi dan Eksploitasi Dinilai Jadi Akar Konflik dan Kekerasan di Papua

Tak hanya persoalan rasisme yang dibawa dalam aksi demo tersebut, tapi juga soal konflik bersenjata yang terus berulang.

Ismail menganggap, sikap pemerintah saat ini terhadap isu rasisme di Papua menunjukkan ketdakmampuan untuk memahami Papua secara utuh.

Imbauan untuk bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elite daerah memang mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua.

"Tetapi, sepanjang persoalan mendasar Papua tidak diatasi, seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua,” kata Ismail.

Baca juga: Ini Langkah Antisipasi Polri Atasi Kerusuhan di Fakfak, Papua Barat

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya berencana untuk menambah pasukan keamanan ke wilayah kerusuhan.

Namun, menurut Ismail, pengerahan pasukan tambahan merupakan kekeliruan dalam memahami Papua.

Hal tersebut dianggap malah berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif.

"Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia (human security),” kata Ismail.

Dalam human security, kata Ismail, subyek atas keamanan bukan semata-mata negara.

"Melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua," kata dia.