Jokowi Didorong Kirim Utusan untuk Dialog dengan Warga Papua

Kompas.com - 21/08/2019, 15:09 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani saat ditemui di kantornya, Jalan Hang Leiku II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani saat ditemui di kantornya, Jalan Hang Leiku II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.comSetara Institute mendorong Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kerusuhan di Papua Barat yang belum padam di beberapa wilayah.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, cara yang harus dilakukan untuk meredam aksi di Papua yakni dengan membuka dialog dengan pemerintah pusat.

Langkah yang bisa dilakukan yakni mengutus perwakilan ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat.

"Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami sebagai basis dialog Jakarta-Papua,” ujar Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2019).

Menurut Ismail, jalan dialog akan mengurangi konflik yang terjadi di Papua.

Baca juga: Industrialisasi dan Eksploitasi Dinilai Jadi Akar Konflik dan Kekerasan di Papua

Tak hanya persoalan rasisme yang dibawa dalam aksi demo tersebut, tapi juga soal konflik bersenjata yang terus berulang.

Ismail menganggap, sikap pemerintah saat ini terhadap isu rasisme di Papua menunjukkan ketdakmampuan untuk memahami Papua secara utuh.

Imbauan untuk bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elite daerah memang mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua.

"Tetapi, sepanjang persoalan mendasar Papua tidak diatasi, seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua,” kata Ismail.

Baca juga: Ini Langkah Antisipasi Polri Atasi Kerusuhan di Fakfak, Papua Barat

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya berencana untuk menambah pasukan keamanan ke wilayah kerusuhan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Nasional
Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Nasional
Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Nasional
Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X