Ombudsman Mengeluh soal Wewenang, Komisi II Janji Revisi UU

Kompas.com - 21/08/2019, 10:56 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dan Ketua Komisi II Zainudin Amali saat memberikan keterangan seusai rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai dan Ketua Komisi II Zainudin Amali saat memberikan keterangan seusai rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat tertutup dengan pimpinan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni penguatan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menilai, selama ini lembaganya kurang kuat dalam hal pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan.

Pasalnya, rekomendasi Ombudsman bersifat tidak mengikat. Dengan begitu kementrian atau lembaga pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman.

"Selama ini Ombudsman masih dinilai kurang kuat dalam hal rekomendasinya. Tentu bukan merubah ini menjadi lembaga penindak, tetapi bagaimana rekomendasi Ombudsman itu menjadi wajib dilaksanakan," ujar Amzulian saat ditemui seusai rapat tertutup.

Baca juga: Panggil PLN, Ombudsman Tanyakan 4 Hal Ini

Amzulian mencontohkan hasil rekomendasi kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi terkait pemilihan rektor dan isu plagiarisme.

Dari empat rekomendasi yang diberikan, hanya satu yang dijalankan.

"Saya katakan mayoritas itu diikuti kok. Walaupun tentu saja ada juga, saya sebut saja, Kemenristekdikti misalnya, itu salah satu Kementerian yang di antara empat rekomendasi, hanya satu yang dijalankan," kata Amzulian.

Revisi UU Ombudsman

Secara terpisah, Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan pihaknya juga berkepentingan untuk memperkuat kewenangan Ombudsman melalui revisi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (ORI).

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Revisi Undang-Undang tentang Ombudsman pun akan menjadi usul inisiatif dari DPR pada periode mendatang.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Nasional
Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Nasional
Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

Nasional
 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karier Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karier Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X