Ombudsman Mengeluh soal Wewenang, Komisi II Janji Revisi UU

Kompas.com - 21/08/2019, 10:56 WIB
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dan Ketua Komisi II Zainudin Amali saat memberikan keterangan seusai rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Ombudsman RI Amzulian Rifai dan Ketua Komisi II Zainudin Amali saat memberikan keterangan seusai rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat tertutup dengan pimpinan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni penguatan kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menilai, selama ini lembaganya kurang kuat dalam hal pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan.

Pasalnya, rekomendasi Ombudsman bersifat tidak mengikat. Dengan begitu kementrian atau lembaga pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman.

"Selama ini Ombudsman masih dinilai kurang kuat dalam hal rekomendasinya. Tentu bukan merubah ini menjadi lembaga penindak, tetapi bagaimana rekomendasi Ombudsman itu menjadi wajib dilaksanakan," ujar Amzulian saat ditemui seusai rapat tertutup.

Baca juga: Panggil PLN, Ombudsman Tanyakan 4 Hal Ini

Amzulian mencontohkan hasil rekomendasi kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi terkait pemilihan rektor dan isu plagiarisme.

Dari empat rekomendasi yang diberikan, hanya satu yang dijalankan.

"Saya katakan mayoritas itu diikuti kok. Walaupun tentu saja ada juga, saya sebut saja, Kemenristekdikti misalnya, itu salah satu Kementerian yang di antara empat rekomendasi, hanya satu yang dijalankan," kata Amzulian.

Revisi UU Ombudsman

Secara terpisah, Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan pihaknya juga berkepentingan untuk memperkuat kewenangan Ombudsman melalui revisi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (ORI).

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Revisi Undang-Undang tentang Ombudsman pun akan menjadi usul inisiatif dari DPR pada periode mendatang.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X