Jadi Tersangka KPK, Dua Jaksa Dipecat jika Terbukti di Pengadilan

Kompas.com - 21/08/2019, 09:30 WIB
 Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/Reza Jurnaliston Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang jaksa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terancam dipecat dari institusinya.

Demikian diungkapkan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8/2019) malam.

"Kita lihat nanti. Kalau memang nanti terbukti, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap, itu akan kita pecat. Itu sanksi terberat," ujar Agung.

Artinya, saat ini kedua jaksa itu masih tetap dipertahankan statusnya di kejaksaan. Apabila pengadilan nantinya memutuskan keduanya bersalah, maka kejaksaan baru akan memecat mereka.

Baca juga: Fakta Dua Jaksa Terjerat KPK, dari Kongkalikong Lelang hingga Atur Fee

Saat ini, kejaksaan masih berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik KPK terkait penetapan dua orang jaksa sebagai tersangka.

"Sementara ini kita belum menentukan sikap, jadi nanti bergantung nanti hasil koordinasi kita dengan pihak KPK," ujar Agung.

Diberitakan, penyidik KPK menetapkan jaksa Eka Safitra dan seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait lelang pengadaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta senilai Rp 10,89 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik KPK juga telah menetapkan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (MAM) Gabriella Yuan Ana sebagai tersangka.

Jaksa Satriawan berperan mempertemukan Jaksa Eka dengan Gabriella untuk membahas strategi pemenangan lelang. Tujuannya agar perusahaan Gabriella yang menjadi pemenang lelang proyek.

Baca juga: Ini Daftar Oknum Jaksa yang Tertangkap Tangan KPK Sejak 2017

Jaksa Eka selaku tim TP4D Kejari Yogyakarta lalu mengarahkan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan tenaga ahli K3.

"ESF (Eka) mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang, sehingga perusaaan GYA (Gabriella) bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di konferensi pers, Selasa (20/8/2019).

Pada 29 Mei 2019, perusahaan Gabriella pun diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar.

"Diduga commitment fee yang sudah disepakati adalah 5 persen dari nilai proyek," lanjut Alexander.

Meski demikian, saat ini penyidik KPK baru menahan jaksa Eka dan Gabriella. Sementara, jaksa Satriawan diminta untuk segera menyerahkan diri.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X