Jokowi: Kita Terjerat dengan Aturan yang Dibuat Sendiri

Kompas.com - 21/08/2019, 09:17 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Muktamar PKB di Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). KOMPAS.com/Rakhmat Nur HakimPresiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Muktamar PKB di Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).
|
Editor Bayu Galih

BADUNG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kembali mengkritik banyaknya aturan yang justru menghambat Indonesia dalam mencapai kemajuan.

Kali ini, Jokowi menyampaikannya saat membuka Muktamar V PKB di International Convention Centre Westin Resort, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

"Terlalu banyak diatur, banyak peraturan, pergub, perda, dan lain-lain. Kita terjerat diri kita sendiri," kata Jokowi.

"Kita mau putuskan sesuatu diingatkan, undang-undang bilang enggak boleh. Mau cepat, perpres enggak memperbolehkan," ujarnya.

Baca juga: Intonasi Pidato Jokowi Meninggi Saat Singgung soal Regulasi yang Ruwet

Ia membandingkan perizinan usaha di Uni Emirat Arab dengan Indonesia yang bedanya bagaikan langit dan bumi saat masih menjadi pengusaha.

Di Uni Emirat Arab, perizinan usaha sangat sederhana. Menurut Jokowi, tidak ada prosedur yang berbelit-belit.

"Di Dubai saya pernah rasakan, 17 tahun lalu investasi izin ke pusat ekonominya. Datang bawa syarat, 50 meter ke kantor sebelah, tanda tangan di sana, lalu kembali ke meja tadi. Datang lagi, lalu izin selesai, 17 tahun lalu itu," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 1980-1985 Orang Dubai Naik Mercy dan BMW, Kita Masih Kijang...

Namun, Jokowi kemudian membandingkannya dengan perizinan di Indonesia yang makan waktu lama, bahkan untuk kepentingan publik.

"Kita di sini, lima tahun yang lalu izin pembangkit listrik, enam tahun belum selesai. Saya kejar, potong 259 izin, urus satu saja segitu," kata Jokowi.

"Bagaimana bisa cepat. Sekarang 58 izin, tapi tetap saja masih tahunan, lama mengurusnya," ucap Presiden.

Baca juga: Jokowi: Regulasi yang Ruwet Harus Kita Pangkas

Jokowi mengatakan berbagai hal yang menghambat Indonesia mencapai kemajuan harus dihilangkan. Karena itu, ia berpesan kepada legislatif agar tak terlalu banyak membuat undang-undang.

Ia menginginkan legislatif hanya sedikit membuat undang-undang tetapi berkualitas sehingga bisa menjangkau seluruh permasalahan.

"Enggak usah buat undang-undang banyak. Sedikit tapi berkualitas. Saya sudah sampaikan pada asosiasi DPRD agar enggak buat banyak perda. Satu atau dua tapi kualitas baik, lindungi kepentingan negara dan rakyat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Nasional
72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

Nasional
Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X