Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Curiga Kenapa PKB Ikuti PDI-P Gelar Muktamar di Bali...

Kompas.com - 21/08/2019, 06:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berkelakar saat membuka Muktamar V PKB di International Convention Centre Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019) malam.

Mulanya, Jokowi menyinggung pelaksanaan Kongres PDI-P yang lebih dulu digelar di Denpasar, Bali, dua pekan lalu.

Jokowi menilai wajar apabila PDI-P menggelar kongres di Bali. Sebab, Pulau Dewata memang merupakan daerah basis massa mereka.

"Saya mikir kalau PDI-P ada alasan kuat di Bali karena basis kuat di Bali," ujar Jokowi dalam pidato sambutannya.

Baca juga: 4 Fakta Jokowi Hadiri Muktamar PKB, Teriakan Papua Damai hingga Soroti Stunting

Mendengar pernyataan demikian, peserta Muktamar PKB sontak tertawa. Mereka seolah mampu menebak ke mana arah pernyataan Kepala Negara selanjutnya.

Benar saja. Setelah itu, Jokowi mengaku heran, mengapa PKB juga menggelar Muktamar di Bali.

Jokowi pun mempertanyakan maksud PKB menggelar muktamar di Bali yang bukan merupakan daerah dengan basis massa terbesar mereka.

Ia berseloroh bahwa PKB menggelar Muktamar di Bali lantaran ingin menyamakan perolehan suaranya dengan PDI-P di Bali pada pemilu berikutnya.

"Saya nebaknya (PKB) ingin peroleh suara besar di Bali," ujar Jokowi yang langsung disambut tawa peserta muktamar.

Baca juga: Jokowi Buka Muktamar PKB dengan Menembak Sarang Lebah, Apa Maknanya?

Setelah sempat jeda beberapa detik sembari menunggu keriuhan reda, Jokowi kembali melanjutkan pidatonya.

Menurut Jokowi, hal itu bukan masalah. Asalkan hal yang dituju adalah persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. 

"Tapi kelihatannya PKB yang partai nahdliyin ingin dekat dengan masyarakat Hindu dan tujuan akhirnya untuk persatuan dan kebangkitan bangsa," lanjut dia.

Agenda utama Muktamar V PKB sendiri ialah pemilihan ketua umum beserta susunan pengurusnya.

Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBEL Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.
Pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasilnya, Abdul Muhaimin Iskandar didaulat sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024.

Baca juga: Aklamasi, Muhaimin Iskandar Resmi Jabat Ketum PKB Periode 2019-2024

Hal tersebut diputuskan setelah laporan pertanggungjawaban Muhaimin pada periode kepemimpinannya yang lama diterima serta diminta melanjutkan kepemimpinan oleh seluruh pengurus PKB di tingkat provinsi.

"Memperhatikan surat dukungan yang sudah diserahkan oleh seluruh 34 DPW PKB kepada Bapak Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP serta hasil secara aklamasi memutuskan menetapkan Dr. H Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024 sekaligus sebagai mandataris tunggal Partai Kebangkitan Bangsa," kata pemimpin sidang sekaligus Steering Committee Ida Fauziyah, dalam rapat pleno.

Menerima amanah tersebut, Muhaimin pun menyatakan kesediaannya.

 

Kompas TV Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap kejadian operasi tangkap tangan oleh KPK menjadi yang pertama dan terakhir dalam sejarah Kota Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku belum mendapat informasi lengkap terkait OTT KPK terhadap sejumlah pejabat di Pemkot Yogyakarta. Namun Sri Sultan berharap jangan sampai ada lagi kejadian serupa. Lima orang yang ditangkap KPK adalah satu orang jaksa yang menjabat jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 2 orang pihak swasta Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Serta Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta. #OTTKPK #SultanHamengkubuwono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com