Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Curiga Kenapa PKB Ikuti PDI-P Gelar Muktamar di Bali...

Kompas.com - 21/08/2019, 06:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berkelakar saat membuka Muktamar V PKB di International Convention Centre Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019) malam.

Mulanya, Jokowi menyinggung pelaksanaan Kongres PDI-P yang lebih dulu digelar di Denpasar, Bali, dua pekan lalu.

Jokowi menilai wajar apabila PDI-P menggelar kongres di Bali. Sebab, Pulau Dewata memang merupakan daerah basis massa mereka.

"Saya mikir kalau PDI-P ada alasan kuat di Bali karena basis kuat di Bali," ujar Jokowi dalam pidato sambutannya.

Baca juga: 4 Fakta Jokowi Hadiri Muktamar PKB, Teriakan Papua Damai hingga Soroti Stunting

Mendengar pernyataan demikian, peserta Muktamar PKB sontak tertawa. Mereka seolah mampu menebak ke mana arah pernyataan Kepala Negara selanjutnya.

Benar saja. Setelah itu, Jokowi mengaku heran, mengapa PKB juga menggelar Muktamar di Bali.

Jokowi pun mempertanyakan maksud PKB menggelar muktamar di Bali yang bukan merupakan daerah dengan basis massa terbesar mereka.

Ia berseloroh bahwa PKB menggelar Muktamar di Bali lantaran ingin menyamakan perolehan suaranya dengan PDI-P di Bali pada pemilu berikutnya.

"Saya nebaknya (PKB) ingin peroleh suara besar di Bali," ujar Jokowi yang langsung disambut tawa peserta muktamar.

Baca juga: Jokowi Buka Muktamar PKB dengan Menembak Sarang Lebah, Apa Maknanya?

Setelah sempat jeda beberapa detik sembari menunggu keriuhan reda, Jokowi kembali melanjutkan pidatonya.

Menurut Jokowi, hal itu bukan masalah. Asalkan hal yang dituju adalah persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. 

"Tapi kelihatannya PKB yang partai nahdliyin ingin dekat dengan masyarakat Hindu dan tujuan akhirnya untuk persatuan dan kebangkitan bangsa," lanjut dia.

Agenda utama Muktamar V PKB sendiri ialah pemilihan ketua umum beserta susunan pengurusnya.

Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBEL Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.
Pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasilnya, Abdul Muhaimin Iskandar didaulat sebagai Ketua Umum PKB periode 2019-2024.

Baca juga: Aklamasi, Muhaimin Iskandar Resmi Jabat Ketum PKB Periode 2019-2024

Hal tersebut diputuskan setelah laporan pertanggungjawaban Muhaimin pada periode kepemimpinannya yang lama diterima serta diminta melanjutkan kepemimpinan oleh seluruh pengurus PKB di tingkat provinsi.

"Memperhatikan surat dukungan yang sudah diserahkan oleh seluruh 34 DPW PKB kepada Bapak Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP serta hasil secara aklamasi memutuskan menetapkan Dr. H Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024 sekaligus sebagai mandataris tunggal Partai Kebangkitan Bangsa," kata pemimpin sidang sekaligus Steering Committee Ida Fauziyah, dalam rapat pleno.

Menerima amanah tersebut, Muhaimin pun menyatakan kesediaannya.

 

Kompas TV Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap kejadian operasi tangkap tangan oleh KPK menjadi yang pertama dan terakhir dalam sejarah Kota Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku belum mendapat informasi lengkap terkait OTT KPK terhadap sejumlah pejabat di Pemkot Yogyakarta. Namun Sri Sultan berharap jangan sampai ada lagi kejadian serupa. Lima orang yang ditangkap KPK adalah satu orang jaksa yang menjabat jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 2 orang pihak swasta Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Serta Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta. #OTTKPK #SultanHamengkubuwono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com