Jokowi dan Wajah Politik Indonesia

Kompas.com - 21/08/2019, 06:22 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

PADA 20 Oktober 2019 mendatang, Presiden Jokowi akan dilantik dan resmi memulai pemerintahan jilid keduanya yang akan berlangsung hingga 2024.

Menjalani periode kedua, Presiden Jokowi dan kabinet barunya diharapkan langsung tancap gas melanjutkan agenda-agenda pembangunan yang telah dirintis selama periode pertama.

Dalam pidatonya sebagai presiden terpilih di hadapan para pendukung di Sentul beberapa waktu lalu, Jokowi telah mencanangkan visi periode kedua pemerintahannya, yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing.

Baca juga: Buka-bukaan Jokowi soal Kabinet Baru...

Visi ini akan dicapai melalui stategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Fokus lainnya pada pemerintahan Jokowi jilid kedua adalah menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga mampu menarik investasi yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi anak bangsa.

Untuk mampu adaptif terhadap perkembangan zaman yang cepat berubah di era disrupsi ini, Jokowi menuntut para pembantunya pada kabinet mendatang untuk inovatif dan tidak terjebak dalam cara berpikir yang monoton dan linear.

Untuk itu, Jokowi memiliki sederet kriteria dan pertimbangan dalam menyusun kabinet barunya, termasuk keberadaan menteri muda usia yang dipercaya akan membawa terobosan baru dalam birokrasi.

Baca juga: Jokowi Ingin Menteri Muda dari Kalangan Parpol dan Profesional

Dalam wawancara dengan jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Jokowi mengungkapkan berbagai hal terkait pemerintahan periode keduanya; mulai dari fokus pembangunan SDM, penyusunan kabinet baru, menteri muda usia, hingga rencana pemindahan ibu kota.

Wawancara tersebut akan ditayangkan pada program talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (21/8/2019), yang disiarkan Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Jokowi juga angkat bicara mengenai aksi massa di Papua dan rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X