Kompas.com - 20/08/2019, 18:52 WIB
Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019). Sebanyak 43 orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya tentang temuan pembuangan bendera Merah Putih di depan asrama itu pada Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONOSejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019). Sebanyak 43 orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya tentang temuan pembuangan bendera Merah Putih di depan asrama itu pada Jumat (16/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, polisi mestinya tidak buru-buru mengamankan mahasiswa asal Papua di Surabaya yang dituduh merusak bendera merah putih di depan asrama mereka.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan, polisi seharusnya mencari tahu dulu penyebab rusaknya bendera tersebut sebelum mengamankan para mahasiswa.

"Harusnya dicari tahu dulu siapa sebetulnya yang masang, mengapa memaksa bendera di situ, dan apakah betul itu jatuh karena mahasiswa yang melakukan?" kata Yati di Kantor KontraS, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Amnesty Dukung Jokowi ke Papua untuk Dengar Aspirasi

Yati menuturkan, langkah polisi menangkap para mahasiswa justru menimbulkan perasaan diskriminasi yang semakin kuat dirasakan warga Papua.

Ia juga menilai polisi telah berbuat tidak profesional dan berlebihan ketika menembakkan gas air mata ke dalam asrama mahasiswa meskipun para mahasiswa tidak melawan dan tidak bersenjata.

Menurut Yati, polisi seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan membangun dialog dengan mahasiswa, bukannya menyerbu asrama dengan menembak gas air mata.

"Kemarin kan belum clear pristiwa itu terus ada penyerbuan ke asrama mahasiswa terus ada gas airmata, ada penangkapan, ini kan ada sesuatu tindakan yang tidak profesional dalam hal ini," ujar Yati.

Baca juga: Menkopolhukam: Tensi di Papua dan Papua Barat Turun, Aman Terkendali

Diberitakan sebelumnya, asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, dikepung massa dari ormas yang menuduh para mahasiswa itu telah menghina bendera Merah Putih.

Sebanyak 43 mahasiswa diamankan polisi dalam peristiwa itu sebelum akhirnya kembali dilepas setelah menjalani pemeriksaan dan tak terbukti melakukan perusakan bendera.

Peristiwa tersebut diyakini memicu aksi unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat, pada Senin (19/8/2019) kemarin yang diwarnai kerusuhan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X