Muhaimin Pasrah bila Menteri Desa Bukan Lagi Jatah PKB

Kompas.com - 20/08/2019, 18:31 WIB
Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) saat meninjau persiapan Muktamar PKB di Hotel Westin, Nusa Dua pada Senin (19/08/2019) Robinson GamarKetua umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) saat meninjau persiapan Muktamar PKB di Hotel Westin, Nusa Dua pada Senin (19/08/2019)
|
Editor Krisiandi

BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyerahkan sepenuhnya terkait kursi menteri pada pemerintahan mendatang. Muhaimin menyerahkan sepenuhnya jatah jabatan menteri untuk PKB pada Presiden Joko Widodo.

Bahkan, Muhaimin mengaku pasrah jika kader PKB tak lagi menjabat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Hal itu disampaikan Muhaimin saat ditanya wartawan apakah tak masalah bagi PKB bila nantinya tak mendapat kursi menteri yang diinginkan, salah satunya Kementerian Desa.

Baca juga: Ketua DPP Sebut Sejumlah Pengurus PKB Tak Dilibatkan pada Muktamar

"Terserah Presiden lah pokoknya kami ikut Presiden. Siapa dan di tempat apanya pokoknya itu hak prerogatif Presiden," ujar Muhaimin di lokasi Muktamar V PKB, International Convention Centre Westin Resort, Badung, Bali, Senin (20/8/2019).

Muhaimin mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menyampaikan jumlah jatah kursi yang akan diterima PKB di kabinet.

"Belum tahu. Ya enggak tahu kami tunggu aja lah. Presiden punya rumusan sendiri," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode keduanya sudah rampung. Formasi kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," kata Kepala Negara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (14/8/2019), saat pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Baca juga: Di Muktamar PKB, Cak Imin Ubah Nama Sapaan Jadi Gus AMI

Jokowi juga mengungkapkan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi. 

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X