Setelah Rusuh di Manokwari, Wapres Berharap Semua Pihak "Cooling Down"

Kompas.com - 20/08/2019, 14:10 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka penyebab ricuh yang melibatkan mahasiswa papua dan sejumlah ormas KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka penyebab ricuh yang melibatkan mahasiswa papua dan sejumlah ormas

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap insiden di beberapa daerah yang tengah menjadi sorotan, terutama kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, bisa segera selesai.

"Kita harap ini akan cooling down," ujar Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (20/8/2019).

"Apa yang diharapkan masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat, agar peristiwa di Surabaya diselesaikan," kata dia.

Seiring dengan permintaan maaf yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Sutiaji, Jusuf Kalla berharap permasalahan tersebut bisa segera selesai.

Baca juga: Prabowo Instruksikan Kadernya Damaikan Situasi Setelah Rusuh Manokwari

Kerusuhan di Manokwari dipicu oleh insiden bernuansa rasialisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Jawa Timur.

Beberapa di antaranya adalah pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan insiden di Malang.

Akibat kejadian itu, sejumlah mahasiswa Papua diamankan oleh pihak kepolisian. Menurut polisi, para mahasiswa itu dievakuasi agar terhindar dari aksi kekerasan.

Adapun kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi kerusuhan kemudian membesar. Massa bahkan membakar gedung DPRD Papua Barat.

Baca juga: Saat Polri Tuding Media Sosial Memprovokasi Kerusuhan Manokwari...

Melihat kerusuhan yang merusak fasilitas milik negara itu, Kalla pun berharap masyarakat Papua menerima permintaan maaf Gubernur Jatim dan Wali Kota Malang.

"Jadi karena itu masyarakat di Papua kita harapkan dapat menerima penyesalan dan permintaan maaf dari masing-masing yang berbuat salah. Intinya adalah kita harus saling menghargai," ujar Kalla.

Ia juga mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus saling menghargai, termasuk masyarakat Papua yang berada di banyak kota di Indonesia.

"Tentu kita menghargai masyarakat Papua yang ada di Jakarta. Mahasiswa-mahasiswa itu juga ada di banyak kota di Indonesia," kata Kalla.

"Menghargai kehidupan sosial masyarakat dan aturan-aturan yang ada. Jadi saling menghargailah," tuturnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X