Stafsus Presiden Minta Polisi Tangkap Pelaku Persekusi dan Rasisme di Asrama Papua

Kompas.com - 20/08/2019, 11:53 WIB
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, Selasa (20/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinStaf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, Selasa (20/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, meminta polisi menindak tegas seluruh pihak yang telah melakukan persekusi berbau rasisme di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut dia, kejadian itulah yang membuat masyarakat Papua marah sehingga melakukan aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Manokwari sehari setelahnya.

"Menyampaikan aspirasi di muka umum boleh. Undang-undang melindungi. Namun, jangan mengkhianati sesama, apalagi nama-nama binatang, disuruh pulanglah. Itu yang membuat marah orang Papua," kata Lenis seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Lenis mengatakan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memang sudah meminta maaf atas insiden di Asrama Mahasiswa Papua itu.

Baca juga: Polri Buru Pelaku Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Namun, Lenis menilai permintaan maaf itu tidak cukup. Sebab, menurut dia, yang melakukan kesalahan sebenarnya bukanlah pemerintah.

Oleh karena itu, proses hukum terhadap orang-orang yang dianggap telah melukai hati masyarakat Papua harus tetap berjalan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Siapa pun yang ganggu, berarti itu provokator, saya minta harus ditangkap," ucap Lenis.

"Yang kejadian kemarin siapa pun yang melakukannya, bahasa apa pun dia, Kapolri harus periksa, dong. Jangan dibiarkan seperti begitu. Harus diperiksa siapa dia," kata dia.

Jika tidak ada tindakan tegas dari kepolisian, Lenis khawatir tindakan persekusi dan rasisme terhadap masyarakat Papua di sejumlah daerah akan kembali terulang.

"Kita ini negara hukum dan kami butuh dihargai. Adik-adik saya minta jangan diganggu," ujarnya.

Baca juga: Wagub Papua Barat: Pendemo Meminta Oknum yang Mengeluarkan Pernyataan Rasis Minta Maaf

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X