Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jokowi dan Kalla Soal Rusuh Manokwari dan Akar Masalahnya...

Kompas.com - 20/08/2019, 09:30 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal kericuhan di Manokwari, Papua.

Keduanya sama-sama mengimbau agar masyarakat Papua bisa bersabar dan menahan diri atas insiden persekusi dan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang.

Namun, Wapres Kalla sekaligus meminta aparat keamanan untuk menjelaskan secara terbuka akar masalah yang terjadi.

Jokowi

Presiden Jokowi memberi pernyataan relatif singkat, yakni hanya 1 menit 10 detik.

Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB memberi hormat seusai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB memberi hormat seusai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Jokowi mengatakan, ia menyadari ada sebuah insiden dugaan persekusi dan rasisme di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang telah membuat tersinggung masyarakat di Papua.

Kepala Negara pun meminta masyarakat Papua memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka terluka hatinya.

"Jadi, saudara-saudaraku. Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Baca juga: VIDEO Pernyataan Jokowi soal Kerusuhan di Manokwari

"Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," ujar dia.

Jokowi memastikan, pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Namun, saat ditanya terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah memicu kemarahan masyarakat Papua, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.

"Ya, cukup," kata Jokowi.

Wapres Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak memperluas kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Ia meminta masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam acara Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam acara Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.
Kalla pun menyesalkan berbagai tindakan anarkistis yang mengakibatkan masyarakat khawatir, terutama para pendatang.

Sejatinya, masyarakat Papua dan pendatang di sana bersaudara. Masyarakat Papua dan pendatang dari luar saling membutuhkan.

"Pendatang itu umumnya pengusaha eceran di pasar, atau tukang-tukang, guru. Semuanya di situ datang justru untuk bekerja sama dan melayani juga seluruh masyarakat," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

"Bahwa mereka (pendatang) khawatir, pastilah. Sejauh yang saya baca, mengikuti, juga tidak ada masalah dengan mereka," ucap Kalla.

Baca juga: Wapres: Masyarakat Papua dan Pendatang Saling Butuh, Jangan Perluas Kerusuhan

Kalla pun meminta polisi dan kepala daerah terkait menjelaskan kejadian tersebut secara gamblang. Dengan demikian, masyarakat justru tidak berasumsi berdasarkan berita hoaks.

"Tentu kita prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang terakhir itu. Semua akibat saja. Apa yang terjadi di Surabaya, di Malang, itu tentu perlu dijelaskan secara terbuka, diklarifikasi," ujar Wapres.

"Di Papua itu hanya ingin minta klarifikasi dan minta maaflah. Tapi harus klarifikasi apa yang terjadi karena ini sebuah akibat. Kita perlu saling menghargailah. Tapi juga kalau ada masalah yang serius, yang terjadi kemarin di Surabaya, jelaskan saja secara terbuka apa yang terjadi," lanjut dia.

Kronologi dan Duduk Perkara

Kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis setelah massa mulai melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Baca juga: Kerusuhan Manokwari dan Duduk Persoalannya...

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, polisi terpaksa menembakkan gas air mata.

Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jalan Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019).  Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.ANTARA FOTO/TOYIBAN Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jalan Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019). Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Meski sempat terjadi kerusuhan, kepolisian dibantu TNI terus melakukan negosiasi dan akhirnya bisa mengendalikan situasi.

Demonstrasi yang berujung kerusuhan ini berawal dari penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Sebelum ada penangkapan, terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: Khofifah, Risma hingga Wali Kota Malang Minta Maaf soal Pemicu Kerusuhan di Manokwari Papua

Bentrok itu sendiri dipicu informasi yang beredar soal adanya mahasiswa Papua yang merusak dan membuang bendera Merah Putih ke selokan. Namun, pihak mahasiswa membantah informasi itu.

Pihak kepolisian juga sampai saat ini belum menetapkan satu pun tersangka pelaku perusakan bendera. Sebanyak 43 mahasiswa Papua yang semula ditangkap kini sudah dibebaskan.

Dari serangkaian peristiwa di Surabaya itu, mahasiswa Papua merasa menjadi korban persekusi, diskriminasi, bahkan rasisme. Hal inilah yang memicu kemarahan masyarakat di Papua.

 

Kompas TV Panglima TNI Mareskal Hadi Tjahjanto terus memantau dan telah menurunkan anggota TNI membantu Polri untuk meredakan situasi di Papua.<br /> <br /> Panglima TNI juga sempat menyampaikan rasa prihatin dengan kejadian kerusuhan di Manokwari dan terus membuka ruang komunikasi dengan tokoh masyarakat sekitar.<br /> <br /> Hal ini disampaikan Panglima TNI, saat menghadiri latihan tempur TNI AD di Martapura, Ogan Komerung Ulu Timur, Sumatera Selatan. #KerusuhanManokwari #KericuhanManokwari
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com