Kompas.com - 20/08/2019, 08:30 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri berjanji akan mengusut tuntas dugaan praktik rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas, personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera merah putih, Jumat (16/8/2019) lalu.

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu, setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Warga di Manokwari Bakar Ban dan Blokade Jalan, Protes Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Dedi enggan menjelaskan lebih rinci dalam video itu soal siapa dan dari latar belakang mana orang yang melontarkan kalimat berbau rasisme ke mahasiswa Papua.

Selain oknum yang melontarkan kalimat rasisme, polisi juga memburu akun media sosial yang menyebarkan video itu ke medsos.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejauh ini teridentifikasi dua akun penyebar video sekaligus menambahkannya dengan narasi rasisme.

Dua akun itu terdiri dari akun Youtube dan akun Facebook. Keduanya punya nama berbeda.

"Akun yang menyebarkan video itu mengakibatkan kegaduhan di medsos maupun tindakan kerusuhan yang dilakukan kelompok orang yang memang terprovokasi oleh diksi dalam narasi yang disampaikan oknum tersebut," ujar Dedi.

Baca juga: Kerusuhan Manokwari: Saling Memaafkan dan Jaga Kehormatan Papua

Polri menyebut, provokasi pada konten inilah yang menyebabkan warga di Papua dan Papua Barat marah dan turun ke jalan, Senin (19/8/2019) kemarin.

Bahkan, di Manokwari, Papua Barat, terjadi kerusuhan. Warga membakar Gedung DPRD, eks kantor gubernur dan sejumlah fasilitas umum.

Mereka menuntut permintaan maaf atas tindakan rasisme yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua.

Namun, Dedi enggan menjelaskan lebih rinci perihal dua akun itu. Perkembangan berikutnya akan disampaikan selengkapnya pada momen konferensi pers.

Dari Aparat?

Gubernur Papua, Lukas EnembeDok Staf Khusus Gubernur Papua Gubernur Papua, Lukas Enembe
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengapresiasi upaya hukum yang dilakukan aparat keamanan.

Asalkan, proses hukum itu dijalankan dengan proporsional, profesional dan berkeadilan.

Namun, Lukas meminta polisi tidak melakukan pembiaran apabila masyarakat Papua di manapun menjadi korban persekusi dan main hakim sendiri.

Ia juga menyayangkan ada oknum aparat yang melontarkan kalimat rasisme saat menghadapi mahasiswa Papua di Surabaya. Hal itu telah melukai hati masyarakat Papua.

Baca juga: Diduga Sebar Provokasi ke Warga Papua, Dua Akun Medsos Diburu Polisi

Polri sendiri membantah hal tersebut. Dedi memastikan, kalimat berbau rasisme yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua bukan berasal dari personelnya.

Dedi menjelaskan, justru personelnya saat itu melindungi mahasiswa Papua dengan mengevakuasinya dari kepungan sekelompok ormas yang marah akibat informasi dugaan penghinaan bendera merah putih di asrama mahasiswa.

"Kami mengevakuasi untuk menghindari bentrok fisik antara masyarakat setempat dengan teman-teman mahasiswa Papua," ujar Dedi.

"Awalnya kan memang (diduga) terjadi perusakan terhadap Bendera Merah Putih, itu provokasi awal, sehingga masyarakat setempat melakukan pengepungan," lanjut dia.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.