Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Pemerintah Tangani Kerusuhan Manokwari...

Kompas.com - 20/08/2019, 07:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah meriahnya perayaan HUT ke-74 RI, sebuah kejadian tak mengenakkan terjadi, yang menyebabkan kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pada Senin (19/8/2019) tak dapat dihindari.

Kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis setelah massa mulai melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Baca juga: Baca Puisi Soekarno, Ganjar Mengakhirinya dengan Bilang Papua, I Love You

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Mahasiswa Papua tersebut dianggap telah melecehkan bendera Merah Putih sehingga sempat diamankan oleh polisi.

Pemerintah tak tinggal diam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung menggelar rapat koordinasi pada Senin (19/8/2019) siang di kantor Kemenko Polhukam.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Papua Maafkan Pihak yang Buat Mereka Tersinggung

Dari rapat tersebut dikeluarkan sejumlah poin penting. Salah satunya adalah melakukan pengusutan secara tuntas dan adil kepada mereka yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.

"Pemerintah menyesalkan adanya insiden yang saat ini sedang berkembang tentang pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur," ujar Wiranto usai rapat koordinasi.

"Disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa," kata Wiranto.

Baca juga: Diduga Sebar Provokasi ke Warga Papua, Dua Akun Medsos Diburu Polisi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Apresiasi Gubernur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyatakan permintaan maaf secara terbuka atas kekerasan terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di wilayahnya.

Wiranto pun mengapresiasi langkah Khofifah itu.

"Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang secara terbuka telah menyatakan maaf atas apa yang telah terjadi di wilayah Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya inisiden di wilayah Jawa Timur," ujar Wiranto.

Permintaan maaf Khofifah itu, kata Wiranto, diterimanya melalui sambungan telepon. Wiranto menilai bahwa permintaan maaf tersebut ikhlas dan tulus.

"Barusan tadi pagi saya menerima telepon dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah dan beliau menyatakan pernyataan maaf terbuka. Ini pernyataan yang tulus dan ikhlas," kata dia.

Baca juga: Wiranto: Permintaan Maaf Gubernur Jatim soal Mahasiswa Papua Tulus

Tidak hanya kepada Gubernur Jawa Timur, Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah menyampaikan pernyataan dan imbauan kepada semua pihak agar tak memperpanjang insiden yang tengah terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing," kata Wiranto.

Selain itu, apresiasi yang sama juga disampaikan Wiranto kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat yang telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

"Saya tadi juga sudah telepon dengan Forkopimda di Papua Barat dan telah menyampaikan laporan bahwa daerah Papua Barat, Manokwari telah dapat ditenangkan," kata dia.

Baca juga: Gubernur Papua Temui Pendemo, Cerita soal Khofifah Minta Maaf

Jamin keamanan

Dalam kesempatan itu, Wiranto juga menegaskan bahwa pemerintah memberikan jaminan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

"Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah," ujar dia.

Wiranto juga meminta aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Terutama hal tersebut dilakukan untuk merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat," kata dia.

Baca juga: Wiranto: Pemerintah Jamin Keamanan Seluruh Wilayah Indonesia

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik pejabat DKPP di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/8/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik pejabat DKPP di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/8/2019).
Kumpulkan tiga gubernur

Mendagri Tjahjo Kumolo berencana memanggil dan mengumpulkan tiga gubernur di wilayah yang sedang bermasalah tersebut.

Namun, ia akan menunggu situasi dan kondisi di Manokwari, Papua Barat membaik untuk mengumpulkan mereka dalam membahas masalah insiden yang terjadi.

Ketiga gubernur yang akan dikumpulkan itu adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

"Ya tunggu dulu setelah situasi membaik karena apa pun kepala daerah sebagai kepala wilayah harus bertanggung jawab ada di daerahnya," kata Tjahjo usai rapat koordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (19/8/2019).

Ia mengatakan, sedianya pertemuan tersebut akan berlangsung pada Selasa (20/8/2019) pagi.

Namun, ia meminta Gubernur Papua dan Papua Barat untuk kembali dulu ke wilayahnya masing-masing.

Baca juga: Setelah Situasi Manokwari Membaik, Mendagri Panggil 3 Gubernur

Kedua gubernur itu, kata dia, sudah berada di Jakarta untuk pertemuan tersebut, tetapi mereka diminta untuk memeriksa wilayahnya terlebih dahulu yang sedang tidak kondusif.

"Mereka langsung pulang dari Jakarta, supaya berkoordinasi dengan pemda. Pemimpin menerima pendemo kan beda kalau yang terima gubernur," kata dia.

Jaga Ucapan

Tjahjo Kumolo juga mengimbau para kepala daerah untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Sebab, kata dia, pelajar atau mahasiswa Papua tersebar di beberapa kota. Mulai dari Yogyakarta, Makassar, Salatiga, hingga Jakarta.

"Saya minta (kepala daerah), termasuk diri saya untuk hati-hati dalam membuat pernyataan karena statement sekecil apa pun kalau emosional tanpa terkendali itu bisa menimbulkan opini yang berbeda," ujar Tjahjo.

Hal tersebut, kata dia, bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan bisa menimbulkan seperti yang saat ini terjadi di Manokwari dan Jayapura.

Baca juga: Terkait Kerusuhan Manokwari, Mendagri Minta Kepala Daerah Jaga Ucapan

Aksi yang terjadi di Papua sendiri dipicu oleh kejadian yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya.

Salah satu yang membuat warga Papua menggelar aksi adalah pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang memunculkan opsi pemulangan mahasiswa asal Papua.

Hal itu memicu kerusuhan di Manokwari pada Senin pagi.

Wali Kota Malang Sutiaji juga meminta maaf atas kericuhan yang terjadi pada Kamis (15/8/2019) lalu.

Saat itu, kericuhan antara warga dan mahasiswa Papua terjadi ketika mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hendak melaksanakan aksi di depan Balai Kota Malang.

Namun terkait dengan opsi pemulangan mahasiswa Papua yang disampaikan Wakil Wali Kota Malang menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Malang tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemulangan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com