Dugaan Suap Impor Bawang, KPK Geledah 2 Lokasi di Jakarta Barat

Kompas.com - 19/08/2019, 17:41 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KPK kembali menetapkan Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin sebagai tersangka dari pengembangan perkara dugaan korupsi pemotongan uang sebesar Rp8.931.326.223 serta penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825.000.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019). KPK kembali menetapkan Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin sebagai tersangka dari pengembangan perkara dugaan korupsi pemotongan uang sebesar Rp8.931.326.223 serta penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp825.000.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah dua lokasi di Jakarta Barat terkait kasus dugaan suap impor bawang putih, Senin (19/8/2019).

"Hari ini KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi dalam penyidikan kasus suap impor bawang putih, yaitu di kantor tersangka CSU (Chandry Suanda) alias Afung di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan di rumahnya di Jelambar Raya, Jakarta Barat," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam pesan singkatnya, Senin (11/8/2019).

Ia menyebutkan, dari proses penggeledahan dua tempat tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait impor bawang putih dan barang bukti elektronik.

"Saat ini tim KPK juga masih berada di lokasi," imbuhnya kemudian.


Dengan penggeledahan hari ini, lanjut Febri, KPK sudah menggeledah 21 lokasi di enam kota, yakni Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Denpasar, dan Solo.

Baca juga: Ini Langkah Mentan Amran Terkait Kasus Suap Impor Bawang Putih

Ia merincikan, sebelum penggeledahan hari ini, pihaknya telah menggeledah 19 lokasi sejak 9 Agustus.

Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya rumah tersangka anggota DPR Komisi VI, I Nyoman Dhamantra, di Kertabumi, Denpasar, Bali dan yang di Karanganyar, Jawa Tengah.

Kemudian ada juga di kantor Indocev di Gran Mall Solo dan sejumlah tempat lainnya.

Diketahui, Kasus ini bermula dari serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK, beberapa waktu lalu. Penyidik mendapat informasi adanya transaksi suap terkait pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni anggota DPR Komisi VI I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri dan Elviyanto sebagai penerima suap.

Selain itu, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar sebagai pemberi uang suap.

Baca juga: Suap Impor Bawang Putih, KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Nyoman Dhamantra

I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri dan Elviyanto diduga menerima uang suap sebesar Rp 2 miliar melalui transfer untuk mengurus kuota impor bawang putih dari Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar.

Penyidik menduga Nyoman dkk menerima suap dari para pihak swasta untuk mengunci kuota impor.

"Diduga uang Rp 2 miliar ditransfer melalui rekening adalah uang untuk mengunci kuota impor yang sedang diurus. Dalam kasus ini teridentifikasi istilah lock kuota," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (8/8/2019).

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X