Wapres: Masyarakat Papua dan Pendatang Saling Butuh, Jangan Perluas Kerusuhan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak memperluas kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Ia meminta masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

Kalla pun menyesalkan berbagai tindakan anarkistis yang mengakibatkan masyarakat khawatir, terutama para pendatang.

Jusuf Kalla mengatakan, sejatinya masyarakat Papua dan pendatang di sana bersaudara. Masyarakat Papua dan pendatang dari luar saling membutuhkan.

"Pendatang itu umumnya pengusaha eceran di pasar, atau tukang-tukang, guru. Semuanya di situ datang justru untuk bekerja sama dan melayani juga seluruh masyarakat," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/8/2019).

"Bahwa mereka (pendatang) khawatir, pastilah. Sejauh yang saya baca, mengikuti, juga tidak ada masalah dengan mereka," ucap Kalla.

Baca juga: Soal Pemberitaan Manokwari, KPI Minta Lembaga Penyiaran Junjung Prinsip Jurnalistik

Kalla pun meminta pihak terkait seperti polisi dan kepala daerah terkait menjelaskan kejadian tersebut secara gamblang. Dengan demikian, masyarakat justru tak berasumsi berdasarkan berita hoaks.

"Jadi perlu ada klarifikasi dan keterbukaan semua pihak," ucap Jusuf Kalla.

"Keterbukaan dan sistem informasi. Kemudian persiapan dari semua aparat polisi dan dibantu dengan TNI di sana dan pemda juga saling bekerja sama. Jadi mudah-mudahan ini tidak melebar," kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, aksi yang terjadi di Papua dipicu pernyataan negatif terkait insiden dugaan pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur.

"Kami menyesalkan adanya insiden pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur, yang disusul dengan pernyataan negatif oleh oknum-oknum," kata Wiranto seusai rapat membahas situasi di Papua dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Kantor Menko Polhukam, Senin (19/8/2019).

"Pernyataan itu memicu aksi di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata kita anggap mengganggu kebersamaan, persatuan kita sebagai bangsa," ucap Wiranto.

Baca juga: Kronologi Kerusuhan di Manokwari hingga Pembakaran Gedung DPRD Papua Barat

Wiranto melanjutkan, pemerintah telah menginstruksikan kepada pihak berwenang untuk mengusut insiden pelecehan bendera.

Sebelumnya diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.

Aksi massa ini berujung tindakan anarkistis. Pengunjuk rasa bahkan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Selain Gedung DPRD Papua Barat, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, polisi terpaksa menembakkan gas air mata.

Meski sempat terjadi kerusuhan, kepolisian dibantu TNI terus melakukan negosiasi untuk mengendalikan situasi.