Pemerintah Revisi 16 Peraturan demi Impor Rektor Asing

Kompas.com - 19/08/2019, 14:30 WIB
Menristekdikti Mohamad Nasir tiba di Aula Barat Kampus ITB dalam rangkaian  kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/2/2019). Dalam kunjungan tersebut, Menristekdikti memberi memberikan pandangannya tentang industri riset dan peluang usaha digital di era milenial dalam acara  talkshow yang bertema The Critical Importance of Industry Research. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/NZ. RAISAN AL FARISIMenristekdikti Mohamad Nasir tiba di Aula Barat Kampus ITB dalam rangkaian kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/2/2019). Dalam kunjungan tersebut, Menristekdikti memberi memberikan pandangannya tentang industri riset dan peluang usaha digital di era milenial dalam acara talkshow yang bertema The Critical Importance of Industry Research. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/NZ.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

Sebelumnya, Kemenristek Dikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi swasta, tak dibutuhkan revisi aturan.

Baca juga: Rencana Rektor Asing Dinilai Tidak Efektif, Ini Alasannya

Oleh karena itu, Nasir mempersilahkan perguruan tinggi swasta jika memang ingin mendatangkan rektor asing dari sekarang.

Adapun wacana mendatangkan rektor asing ini muncul untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi di Indonesia di tingkat dunia.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pernah mengatakan, tujuan mendatangkan rektor asing yaitu untuk membangun iklim kompetitif di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

"Begini, dalam konteks rektor asing itu yang perlu dipahami adalah bagaimana pemerintah ingin membangun competitiveness itu," kata Moeldoko pada 10 Agustus 2019.

"Jangan dilihat asingnya, jangan. Tetapi kalau kita ingin membangun kompetisi, perlu ada challenging, perlu ada tantangan," ujar dia.

Ia memahami masih terdapat pro kontra mengenai kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah tetap mendengarkan aspirasi dari para rektor, termasuk rektor-rektor yang cenderung menolak kebijakan tersebut.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Swab Kedua pada 101 Pasien Covid-19 di Pusdikpom Cimahi Negatif Seluruhnya

Hasil Swab Kedua pada 101 Pasien Covid-19 di Pusdikpom Cimahi Negatif Seluruhnya

Nasional
Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

Nasional
Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Nasional
Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Nasional
Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Nasional
Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X