Soal Kewajiban Bayar Rp 3,9 Triliun, MA: Semua Tergantung Pemerintah

Kompas.com - 19/08/2019, 14:28 WIB
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung ( MA) tidak memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban kerusuhan Maluku tahun 1999.

"Masalah eksekusi, semuanya tergantung pemerintah mengalokasikan anggarannya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta Pusat, (19/8/2019).

MA juga tak berwenang melakukan pengawasan apakah pemerintah membayarkan ganti rugi tersebut atau tidak. Abdullah menegaskan, kewenangan MA hanya berhenti pada putusan perkara.

"(Dalam amar putusan), enggak ada (soal pengawasan). Yang namanya putusan, ya sesuai dengan yang diminta saja, sesuai dengan permohonan," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Wajib Bayar Rp 3,9 Triliun ke Korban Kerusuhan Maluku 1999

Selain itu, Abdullah menambahkan, bentuk ganti rugi kepada korban kerusuhan Maluku tahun 1999 tidak harus berupa uang tunai.

Ganti rugi juga dapat dibayarkan dalam bentuk pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan. Apabila begitu, tentu pemerintah harus menganggarkan dana terlebih dahulu.

"Jadi jangan diartikan membayar langsung tunai. Tetapi pemerintah pasti akan mengalokasikan anggaran untuk membangun kembali. Tanpa diperintah oleh siapapun, pemerintah pasti membangun," ujar Abdullah.

Sebelumnya, MA menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) pemerintah soal gugatan class action (gugatan perwakilan kelompok) yang diajukan korban kerusuhan Maluku tahun 1999.

Baca juga: MA Sebut Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku Rp 3,9 Triliun Tak Harus Tunai

Artinya, pemerintah harus menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban kerusuhan sebagai penggugat.

"Ditolak oleh MA oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh pemerintah dalam PK dalam gugatan class action tidak beralasan menurut hukum, dengan keputusan itu maka keputusan kasasi tetap berlaku," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/8/2019).

Gugatan kelompok ini mewakili 213.217 Kepala Keluarga korban kerusuhan.

Para perwakilan korban kerusuhan itu menggugat 11 petinggi negara, yaitu Presiden RI, Menko Kesra, Mensos, Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara dan Perwakilan Pemda Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. 

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Nasional
Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Nasional
Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Nasional
Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Nasional
Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Nasional
Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Nasional
Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Nasional
Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Nasional
Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Nasional
Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Nasional
Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Nasional
Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Nasional
Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X