Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 19/08/2019, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana memanggil Gubernur Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur sebagai respons atas kerusuhan yang terjadi di Manokwari pada Senin (19/8/2019) pagi.

Kemendagri bersama tiga gubernur akan duduk bersama untuk membentuk sebuah tim terkait peristiwa persekusi dan aksi rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Senin siang.

"Semula kami akan panggil ke Jakarta, tapi kami minta Gubernur Papua untuk kembali ke wilayahnya dulu menenangkan massa," ucap Tjahjo.

Baca juga: Mabes Polri: Rusuh Manokwari Disebabkan Provokasi di Media Sosial

Ia mengatakan, sedianya pertemuan tersebut akan berlangsung pada Selasa (20/8/2019) pagi.

Namun, gubernur bersangkutan, kata dia harus hadir di daerahnya masing-masing untuk bertanggung jawab atas berbagai peristiwa yang terjadi.

Gubernur Papua Barat perlu menangani kerusuhan yang berlangsung di Manokwari. Adapun, Gubernur Papua perlu merespons berbagai demonstrasi penolakan atas aksi rasialisme terhadap mahasiswa Papua.

Kerusuhan ini juga diduga sebagai dampak akibat peristiwa persekusi dan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Sehingga (pertemuan) akan kami tunda. Menunggu kesiapan Gubernur Papua dan Papua Barat, serta Gubernur Jawa Timur juga," kata Tjahjo.

Baca juga: PDI Perjuangan Papua Imbau Warga Tidak Terpancing Kerusuhan di Manokwari

Ia mengatakan, akan mencari waktu yang tepat setelah Gubernur Papua kembali ke Jayapura terlebih dahulu.

Selain itu, Tjahjo Kumolo juga meminta sejumlah kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota untuk menahan diri menanggapi kekerasan dan peristiwa rasialisme yang terjadi.

Para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk tidak sembarangan dalam membuat pernyataan.

"Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri," ujar Tjahjo.

"(Kepala daerah) tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," kata dia.

Baca juga: Kerusuhan di Manokwari, Mendagri Imbau Pimpinan Daerah Menahan Diri

Adapun kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Soal Dugaan TPPU Lukas Enembe: Tungggu Saja Dalam Waktu Dekat

KPK Soal Dugaan TPPU Lukas Enembe: Tungggu Saja Dalam Waktu Dekat

Nasional
Anggota DPR Sebut Kasus Luhut Vs Haris Azhar-Fatia Sesuai Norma KUHP Baru

Anggota DPR Sebut Kasus Luhut Vs Haris Azhar-Fatia Sesuai Norma KUHP Baru

Nasional
Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Mahfud Beberkan Asal Usul Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Golkar Dinilai Bakal Hengkang ke Koalisi Perubahan Jika KIB Tak Tetapkan Bakal Capres

Golkar Dinilai Bakal Hengkang ke Koalisi Perubahan Jika KIB Tak Tetapkan Bakal Capres

Nasional
Plt Menpora Harap Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Plt Menpora Harap Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Muhadjir Akui Telepon dan Tanya Kepala Daerah yang Tolak Timnas Israel: Ada Perubahan Tidak?

Muhadjir Akui Telepon dan Tanya Kepala Daerah yang Tolak Timnas Israel: Ada Perubahan Tidak?

Nasional
Mahfud Bilang Hati Sri Mulyani Hancur Dituding Korupsi gara-gara Heboh Rp 349 T: Sampai Nangis di TV

Mahfud Bilang Hati Sri Mulyani Hancur Dituding Korupsi gara-gara Heboh Rp 349 T: Sampai Nangis di TV

Nasional
Cecar Benny K Harman, Mahfud MD: Bertanya Kok Seperti Polisi, Saya Kayak Copet Saja

Cecar Benny K Harman, Mahfud MD: Bertanya Kok Seperti Polisi, Saya Kayak Copet Saja

Nasional
Mahfud MD Bela Diri di Depan DPR: Klaim Boleh Ungkap Dugaan Transaksi Janggal asal Tak Sebut Nama

Mahfud MD Bela Diri di Depan DPR: Klaim Boleh Ungkap Dugaan Transaksi Janggal asal Tak Sebut Nama

Nasional
Naik Kereta Pertama di Sulawesi, Jokowi: Nyaman, Keretanya Ber-AC...

Naik Kereta Pertama di Sulawesi, Jokowi: Nyaman, Keretanya Ber-AC...

Nasional
Rapat Komisi III-Mahfud yang Panas Tiba-tiba Diwarnai Tawa Gara-gara Mikrofon Mati

Rapat Komisi III-Mahfud yang Panas Tiba-tiba Diwarnai Tawa Gara-gara Mikrofon Mati

Nasional
Kepada DPR, Mahfud MD: Jangan Gertak-gertak, Bisa Dihukum Halang-halangi Penyidikan

Kepada DPR, Mahfud MD: Jangan Gertak-gertak, Bisa Dihukum Halang-halangi Penyidikan

Nasional
Anggota DPR Minta Mahfud MD Jelaskan Dulu Substansi Rp 349 Triliun, Bukan Hakimi Anggota Dewan

Anggota DPR Minta Mahfud MD Jelaskan Dulu Substansi Rp 349 Triliun, Bukan Hakimi Anggota Dewan

Nasional
Mahfud Ingatkan Pemerintah-DPR Sejajar: Tidak Boleh Menuding Seperti Polisi Memeriksa Copet

Mahfud Ingatkan Pemerintah-DPR Sejajar: Tidak Boleh Menuding Seperti Polisi Memeriksa Copet

Nasional
Mahfud: DPR Sering Aneh, Marah ke Kejagung, Tahunya Dia Makelar Kasus

Mahfud: DPR Sering Aneh, Marah ke Kejagung, Tahunya Dia Makelar Kasus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke