Kerusuhan di Manokwari, Mendagri Imbau Pimpinan Daerah Menahan Diri

Kompas.com - 19/08/2019, 11:29 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik pejabat DKPP di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik pejabat DKPP di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat pimpinan daerah untuk menahan diri terkait kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang terjadi Senin (19/8/2019) pagi.

"Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri," ujar Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (19/8/2019).

"(Kepala daerah) tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," kata Tjahjo.

Kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin pagi.

Baca juga: Staf Presiden untuk Papua Minta Demonstrasi di Manokwari Tak Disertai Perusakan

Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Tjahjo mengatakan, dari sejak munculnya peristiwa mahasiswa Papua di Jawa Timur itu, Kemendagri sudah membentuk tim monitoring.

Baca juga: Konsentrasi Massa di Manokwari Ada di Satu Titik, Negosiasi Terus Dilakukan

Pihaknya juga terus memonitor dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimdal) di wilayah tersebut.

"Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim." ucap Tjahjo.

"Semula kami akan panggil ke Jakarta, tapi kami minta Gubernur Papua untuk kembali ke wilayahnya dulu menenangkan," kata dia.

Tjahjo mengatakan, aksi tersebut dipicu oleh hal yang harus digali lebih dalam lagi. Pihaknya juga terus memonitor dengan tim yang sudah dibentuk.

"Kami minta Kesbangpol kami untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri. Dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakatoni menemui para demonstran untuk meredam aksi kekerasan yang terjadi.

"Kami akan mencoba berkomunikasi dan mendengar apa saja tuntutan masyarakat," kata Mohamad Lakatoni.

"Intinya kami akan mendengar aspirasi masyarakat dan apa yang bisa kita tindak lanjuti," kata dia.

Baca juga: Wagub Papua Barat: Prinsipnya Kita Akan Dengar Aspirasi Para Demonstran

Pertemuan juga akan melibatkan Kapolda dan Pangdam Papua Barat.

Akan tetapi, hingga saat ini pertemuan belum juga terjadi karena ada aksi provokasi dengan pelemparan batu ke arah para pimpinan daerah itu.

Hingga saat ini kondisi di Manokwari berangsur membaik. Aksi massa sudah mulai dapat dijaga aparat keamanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.