Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Langkah Polri Cegah Warga Papua Se-Indonesia Turun ke Jalan

Kompas.com - 19/08/2019, 11:19 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri menggandeng tokoh masyarakat Papua di seluruh Indonesia menyusul kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, upaya kepolisian tersebut demi mencegah warga Papua yang ada di penjuru Indonesia turun ke jalan.

"Kami melibatkan seluruh tokoh masyarakat. Kemudian tokoh adat (Papua) setempat untuk bersama-sama memberikan edukasi, lalu memberikan pencerahan kepada masyarakat (Papua di daerahnya masing-masing) tentang situasi yang sebenarnya (di Manokwari)," ujar Dedi di Mabes Polri, Senin pagi.

Baca juga: Kerusuhan di Manokwari, Polisi Terpaksa Lepaskan Gas Air Mata

Kepolisian pun berharap warga Papua yang ada di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi, khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.

"Jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat keruh keadaan," ujar Dedi.

Dedi sekaligus memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.

Baca juga: [VIDEO KERUSUHAN MANOKWARI] Kapolda pun Turun Tangan Menenangkan Massa

Polri menerjunkan 7 SSK (satuan setingkat kompi), sementara TNI menerjunkan 2 SKK untuk mengendalikan situasi di Manokwari.

"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI," kata Dedi.

"Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain dapat dikendalikan," ujar dia.

Aksi blokade jalan oleh masyarakat Papua di Manokwari, terhadap tindakan rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.KONTRIBUTOR KOMPAS TV/ BUDY SETIAWAN Aksi blokade jalan oleh masyarakat Papua di Manokwari, terhadap tindakan rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Diberitakan, demonstrasi dilakukan sebagai bentuk protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Demonstrasi masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, pada Senin pagi.

Aksi massa ini berujung kekerasan dan demonstrasi anarkistis. Bahkan, demonstran juga membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Selain gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, polisi terpaksa menembakkan gas air mata.

Baca juga: Kerusuhan di Manokwari, Mendagri Imbau Pimpinan Daerah Menahan Diri

Kompas TV Pertemuan digelar oleh Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari dan perwakilan massa di Jalan Yos Sudarso, Manokwari untuk mendengar langsung tuntutan massa. Awalnya, pertemuan berlangsung damai namun tiba-tiba massa menyerang aparat yang menyebabkan pertemuan dibubarkan. Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari terpaksa dievakuasi meninggalkan area. Sebelumnya, aksi massa di Kota Manokwari, Papua Barat berakhir rusuh. Dalam aksi ini massa memblokade jalan dan melakukan pembakaran. Kerusuhan terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019. Kerusuhan ini merupakan buntut dari aksi warga. Dalam aksinya warga memblokade jalan dengan ranting pohon serta membakar ban bekas. Beberapa ruas jalan yang di blokade diantaranya Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan Jalan Manunggal Amban di Distrik Manokwari Barat. Akibat aksi ini aktivitas warga terganggu. Sejumlah toko dan bank tutup. #Manokwari #Kerusuhan #PenyeranganAparat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com