Konsentrasi Massa di Manokwari Ada di Satu Titik, Negosiasi Terus Dilakukan

Kompas.com - 19/08/2019, 11:18 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri menyatakan bahwa negosiasi dengan para demonstran di Manokwari terus berlangsung pada Senin (19/8/2019) siang ini.

Saat ini, situasi di Manokwari berangsur membaik setelah sempat terjadi kerusuhan yang disertai terbakarnya gedung DPRD Papua Barat.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, aksi massa kini mulai dapat dijaga.

"Konsentrasi massa di satu titik. Di (Ruko) Makalo dalam jumlah besar, juga pertigaan Swiss-Bel (Hotel Swiss-Bel)," ucap Dedi pada Senin siang.

Baca juga: Kerusuhan di Manokwari, Polisi Terpaksa Lepaskan Gas Air Mata

Dia menjelaskan, negosiasi dengan para demonstran terus dilakukan. Kapolda, Pangdam, dan Wagub Papua Barat juga telah menemui para demonstran.

"Pada saat mereka bertiga akan menemui pengunjuk rasa, ada provokasi. Ada batu dilempar ke arah Beliau. Sementara pasukan mundur dulu," ucap Dedi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, tiga pimpinan daerah itu terus akan melakukan negosiasi dan menemui langsung para demonstran.

Baca juga: Staf Presiden untuk Papua Minta Demonstrasi di Manokwari Tak Disertai Perusakan

Dedi mengatakan bahwa para tokoh masyarakat juga sudah mengimbau para demonstran untuk meredam aksi agar tidak berujung kekerasan.

Polisi, menurut Dedi, akan mengamankan para demonstran jika memang mereka ingin menyampaikan aspirasi.

Namun, para demonstran disarankan untuk tidak melakukan aksi anarkistis.

"Tidak (melakukan) perusakan fasilitas publik, pemblokiran dalam cukup luas tidak boleh," ucap Dedi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Nasional
KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.