Ingin Regulasi Tak Ruwet, Pidato Jokowi Dinilai Progresif

Kompas.com - 19/08/2019, 09:09 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani saat memaparkan hasil penelitian Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2018-2019 di kantornya, Jalan Hang Leiku II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019). KOMPAS.com/DETI MEGA PURNAMASARIDirektur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani saat memaparkan hasil penelitian Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2018-2019 di kantornya, Jalan Hang Leiku II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi yang ruwet dan harus dipangkas menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan 2019 dalam Sidang Bersama DPD-DPR pada Jumat (16/8/2019).

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menilai, hal tersebut merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Saya melihat dalam konteks visi legislasi, Jokowi cukup progresif dan mengenali masalah," ujar Ismail di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Minggu (18/8/2019).

Setara Institute sependapat dan mendukung pernyataan Jokowi tersebut agar menjadi kenyataan.

Baca juga: Intonasi Pidato Jokowi Meninggi Saat Singgung soal Regulasi yang Ruwet

Apalagi, Ismail melihat bahwa selama ini Presiden Jokowi geram dengan munculnya banyak peraturan daerah (perda) yang mengganggu investasi.

Akan tetapi, Setara Institute juga menyoroti sejumlah perda yang menimbulkan diskriminasi dan intoleransi di masyarakat."

Ini harus menjadi concern semua pihak khususnya (anggota) DPRD-DPRD yang baru dilantik dan sebagian sudah dilantik," kata dia.

"Visi Jokowi jelas, indikator kinerja DPRD, DPR, dan juga pemerintah dalam membentuk UU dan peraturan-peraturan lainnya bukan diukur dari jumlah tetapi dari kualitas, dari mutu regulasi itu sendiri," tutur Ismail.

Baca juga: Jokowi: Regulasi yang Ruwet Harus Kita Pangkas 

Menurut dia, penataan regulasi sangat penting karena pembuatan regulasi juga mengeluarkan biaya yang sangat besar. Terlebih, regulasi yang dibuat kerap tak berguna bagi kepentingan rakyat dan menghambat investasi.

Selain itu, apabila topik dari regulasi itu mendiskriminasi kelompok agama dan kepercayaan, perempuan dan difabel, maka regulasi malah menjadi instrumen kelembagaan dalam pelanggaran HAM.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X