Ingin Regulasi Tak Ruwet, Pidato Jokowi Dinilai Progresif

Kompas.com - 19/08/2019, 09:09 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani saat memaparkan hasil penelitian Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2018-2019 di kantornya, Jalan Hang Leiku II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019). KOMPAS.com/DETI MEGA PURNAMASARIDirektur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani saat memaparkan hasil penelitian Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2018-2019 di kantornya, Jalan Hang Leiku II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi yang ruwet dan harus dipangkas menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan 2019 dalam Sidang Bersama DPD-DPR pada Jumat (16/8/2019).

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menilai, hal tersebut merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Saya melihat dalam konteks visi legislasi, Jokowi cukup progresif dan mengenali masalah," ujar Ismail di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Minggu (18/8/2019).

Setara Institute sependapat dan mendukung pernyataan Jokowi tersebut agar menjadi kenyataan.

Baca juga: Intonasi Pidato Jokowi Meninggi Saat Singgung soal Regulasi yang Ruwet

Apalagi, Ismail melihat bahwa selama ini Presiden Jokowi geram dengan munculnya banyak peraturan daerah (perda) yang mengganggu investasi.

Akan tetapi, Setara Institute juga menyoroti sejumlah perda yang menimbulkan diskriminasi dan intoleransi di masyarakat."

Ini harus menjadi concern semua pihak khususnya (anggota) DPRD-DPRD yang baru dilantik dan sebagian sudah dilantik," kata dia.

"Visi Jokowi jelas, indikator kinerja DPRD, DPR, dan juga pemerintah dalam membentuk UU dan peraturan-peraturan lainnya bukan diukur dari jumlah tetapi dari kualitas, dari mutu regulasi itu sendiri," tutur Ismail.

Baca juga: Jokowi: Regulasi yang Ruwet Harus Kita Pangkas 

Menurut dia, penataan regulasi sangat penting karena pembuatan regulasi juga mengeluarkan biaya yang sangat besar. Terlebih, regulasi yang dibuat kerap tak berguna bagi kepentingan rakyat dan menghambat investasi.

Selain itu, apabila topik dari regulasi itu mendiskriminasi kelompok agama dan kepercayaan, perempuan dan difabel, maka regulasi malah menjadi instrumen kelembagaan dalam pelanggaran HAM.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X