Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER DI KOMPASIANA] KPI Mengawasi Konten Digital | Narasi Plastik | Razia Skincare

Kompas.com - 18/08/2019, 13:05 WIB
Harry Rhamdhani,
Amir Sodikin

Tim Redaksi

KOMPASIANA - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mewacanakan hendak mengawasi konten dari sejumlah media baru, di antaranya YouTube, Facebook, Netflix, dan media lain yang sejenis.

Wacana tersebut, tentu saja, mendapat begitu banyak respons dari masyarakat meski KPI sendiri bertujuan agar siaran di media digital tersebut benar-benar layak ditonton dan memiliki nilai edukasi.

Sebab seperti yang kita tahu, sampai saat ini tugas mengawasi konten digital masih menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). KPI belum memiliki wewenang itu.

Lagi pula, selama ini pengawasan konten-konten yang tayang di platform digital diserahkan sepenuhnya kepada kita, konsumen selaku penikmat konten tersebut.

Pada akhirnya wacana KPI selama sepekan ini menuai pro dan kontra. Tidak sedikit Kompasianer yang memberikan opininya guna menyoroti tugas dan kewenangan KPI melakukan pengawasan pada media-media baru dan platform streaming.

Selain wacana tadi, pada pekan ini masih ada artikel menarik lainnya seperti razia skincare yang terjadi di sekolah hingga narasi mengenai plastik.

Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana dalam sepekan:

1. Harus Berubah Dulu, Baru Setelah Itu Menjamah Netflix

Menurut pendapat Kompasianer Wiwien Wintarto, keresahan yang dialami atas wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ingin mengawasi media-media baru dan platform streaming itu karena mereka migrasi ke Netflix sebagai efek dari kanal-kanal TV tradisional yang sudah tak lagi mampu mengikuti tren gaya hidup saat ini.

Penyebab utama, lanjutnya, adalah kegagalan KPI menjalankan fungsinya untuk mengatur TV konvensional agar lebih intelek, edukatif, dan berkualitas.

"Memang KPI kerap kali menyemprit acara-acara tertentu, namun gambaran umum konten TV tradisional tetap sama: seolah menghalalkan segala cara demi rating," tulis Kompasianer Wiwien Wintarto.

Sebab, secara bersamaan, KPI seakan membiarkan saja konten tidak edukatif berkeliaran di layar kaca tiap hari. (Baca selengkapnya)

 

2. Sebagai Orangtua, Saya Mendukung "Ulah" KPI dengan Catatan

Berbeda dengan Kompasianer Wiwien Wintarto, justru Kompasianer Himam Miladi setuju saja dengan langkah KPI mengawasi konten-konten digital tersebut.

Sikap tersebut didapat lantaran kebiasaan Kompasianer Himam Miladi mengecek gawai yang digunakan putrinya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com