Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bambang Soesatyo: Bangsa Indonesia, Ayo Bangun SDM Unggul

Kompas.com - 18/08/2019, 12:44 WIB
Sri Noviyanti

Editor

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan di usia ke-74 tahun kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia harus terus membangun sumber daya manusia yang unggul dalam sikap dan mental.

Ia juga ingin masyarakat adaptif terhadap perkembangan ilmu teknologi tanpa mengabaikan kearifan budaya nasional. Harapannya, Bangsa Indonesia akan semakin kuat dan berdaulat.

"Kita patut bersyukur tak perlu menunggu waktu lama untuk mengibarkan bendara Merah Putih. Tidak seperti para pejuang dan founding father yang butuh waktu ratusan tahun menghadapi penjajah. Rasa syukur itu harus diwujudkan dalam karya nyata. Salah satunya dengan menjadi manusia yang berbudaya dan beradab, unggul berkualitas," ujar Bamsoet usai mengikuti upacara Proklamasi 17 Agustus, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (17/08/19).

Dalam upacara tersebut bertindak sebagai inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Kolonel Laut (P) Hariyo Poernomo sebagai komandan upacara, Brigadir Jenderal TNI Syafruddin sebagai perwira upacara dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang membacakan Teks Proklamasi.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (18/8/2019), Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini bersyukur Bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila.

Selama 74 tahun merdeka,ujarnya, Pancasila terbukti mampu menangkal gejolak perang saudara maupun perpecahan mendalam antar sesama anak bangsa.

"Bahkan pada Pemilu 2019 lalu, ditengah gejolak dan serangan ideologi transnasional, Pancasila mampu menyelamatkan anak bangsa dari pertikaian yang berkepanjangan. Nilai-nilai Pancasila inilah yang harus kembali disebarluaskan serta ditanamkan dalam diri seluruh rakyat Indonesia," tutur Bamsoet, karib ia disapa.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, bagi Indonesia, manusia adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tak seperti Jepang maupun negara lainnya yang saat ini tengah menghadapi krisis demografi, Indonesia justru diuntungkan dengan bonus demografi yang semakin meningkat.

"Kita berikan apresiasi terhadap visi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia. (Halitu) sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi pada periode awal 2020-2030, dilanjutkan 2030-2040,” ujarnya.

Saat itu, lanjut ia, jumlah penduduk produktif berusia 15-64 tahun lebih besar, diprediksi sekitar 52 persen jika dibandingkan usia non pruduktif dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahu.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan, besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dibekali dengan kemampuan SDM yang mumpuni. Jika tidak, bonus demografi bukan menjadi berkah, tetapi dapat jadi bencana.

"Persiapannya harus dimulai sejak saat ini. Mengingat bonus demografi tersebut diprediksi akan berakhir pada akhir 2040, dimana jumlah penduduk lansia Indonesia akan bertambah 19 persen hingga 2045," tutur Bamsoet.

Melalui persiapan matang yang dilakukan sejak dini, di usia ke-100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini yakin seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi warga yang sejahtera.

Tidak ada lagi ketakutan ataupun kekhawatiran karena ketidakmampuan memenuhi urusan mendasar manusia. Seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

"Karena itu, dalam pembahasan APBN 2020, DPR RI dan pemerintah sepakat memangkas belanja barang agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan manusia. Targetnya, bisa menurunkan kemiskinan mencapai 8,9 persen, indeks pembangunan manusia 72,5 persen, gini ratio 0,75-0,78 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen," imbuh Bamsoet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com