Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bambang Soesatyo: Bangsa Indonesia, Ayo Bangun SDM Unggul

Kompas.com - 18/08/2019, 12:44 WIB
Sri Noviyanti

Editor

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan di usia ke-74 tahun kemerdekaan Indonesia, Bangsa Indonesia harus terus membangun sumber daya manusia yang unggul dalam sikap dan mental.

Ia juga ingin masyarakat adaptif terhadap perkembangan ilmu teknologi tanpa mengabaikan kearifan budaya nasional. Harapannya, Bangsa Indonesia akan semakin kuat dan berdaulat.

"Kita patut bersyukur tak perlu menunggu waktu lama untuk mengibarkan bendara Merah Putih. Tidak seperti para pejuang dan founding father yang butuh waktu ratusan tahun menghadapi penjajah. Rasa syukur itu harus diwujudkan dalam karya nyata. Salah satunya dengan menjadi manusia yang berbudaya dan beradab, unggul berkualitas," ujar Bamsoet usai mengikuti upacara Proklamasi 17 Agustus, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (17/08/19).

Dalam upacara tersebut bertindak sebagai inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Kolonel Laut (P) Hariyo Poernomo sebagai komandan upacara, Brigadir Jenderal TNI Syafruddin sebagai perwira upacara dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang membacakan Teks Proklamasi.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (18/8/2019), Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini bersyukur Bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila.

Selama 74 tahun merdeka,ujarnya, Pancasila terbukti mampu menangkal gejolak perang saudara maupun perpecahan mendalam antar sesama anak bangsa.

"Bahkan pada Pemilu 2019 lalu, ditengah gejolak dan serangan ideologi transnasional, Pancasila mampu menyelamatkan anak bangsa dari pertikaian yang berkepanjangan. Nilai-nilai Pancasila inilah yang harus kembali disebarluaskan serta ditanamkan dalam diri seluruh rakyat Indonesia," tutur Bamsoet, karib ia disapa.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, bagi Indonesia, manusia adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tak seperti Jepang maupun negara lainnya yang saat ini tengah menghadapi krisis demografi, Indonesia justru diuntungkan dengan bonus demografi yang semakin meningkat.

"Kita berikan apresiasi terhadap visi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia. (Halitu) sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi pada periode awal 2020-2030, dilanjutkan 2030-2040,” ujarnya.

Saat itu, lanjut ia, jumlah penduduk produktif berusia 15-64 tahun lebih besar, diprediksi sekitar 52 persen jika dibandingkan usia non pruduktif dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahu.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan, besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dibekali dengan kemampuan SDM yang mumpuni. Jika tidak, bonus demografi bukan menjadi berkah, tetapi dapat jadi bencana.

"Persiapannya harus dimulai sejak saat ini. Mengingat bonus demografi tersebut diprediksi akan berakhir pada akhir 2040, dimana jumlah penduduk lansia Indonesia akan bertambah 19 persen hingga 2045," tutur Bamsoet.

Melalui persiapan matang yang dilakukan sejak dini, di usia ke-100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini yakin seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi warga yang sejahtera.

Tidak ada lagi ketakutan ataupun kekhawatiran karena ketidakmampuan memenuhi urusan mendasar manusia. Seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

"Karena itu, dalam pembahasan APBN 2020, DPR RI dan pemerintah sepakat memangkas belanja barang agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan manusia. Targetnya, bisa menurunkan kemiskinan mencapai 8,9 persen, indeks pembangunan manusia 72,5 persen, gini ratio 0,75-0,78 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen," imbuh Bamsoet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com