5 Poin Penting Pidato Kenegaraan Jokowi

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (16/08/2019). Dalam sidang tahunan MPR tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan poin-poin pidato kenegaraannya.

Pidato kenegaraan Jokowi menjadi yang terakhir untuk masa jabatan kepresidenan periode 2014-2019.

Pidato kenegaraan Persiden Jokowi dilakukan sebanyak tiga kali yaitu dalam rapat tahunan MPR, sidang Bersama DPR-DPD, dan Rancangan APBN 2020.

Berikut beberapa poin penting dalam pidato Presiden Joko Widodo.

1. Pemindahan Ibu Kota

Presiden Jokowi menjanjikan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan menghabiskan anggaran negara terlalu besar.

Pernyataan tersebut termuat dalam isi pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020.

Dalam isi pidato tersebut termuat dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN.

Presiden juga menyampaikan dalam isi pidatonya tentang pentingnya ibu kota baru yang dirancang tidak hanya sebagai simbol identitas, tapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa.

Rancangan konsep ibu kota baru akan mengusung konsep modern dan ramah lingkungan sehingga tidak bergantung pada pemanfaatan energi fosil.

Presiden berharap dengan pemindahan ibu kota baru akan mendorong pemerataan ekonomi yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

2. Realisasi Anggaran Tepat Guna

Dalam isi pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR-DPD RI, Presiden menyampaikan penggunaan anggaran yang tidak didasarkan pada kuantitas tetapi kualitas, dan akuntabilitas hasil anggaran yang digunakan.

Presiden menjelaskan, dengan adanya penggunaan teknologi harus ada penyederhanaan dalam kelembagaan, sehingga ada pengoptimalan dalam pelayanan publik.

Dengan adanya penggunaan teknologi dalam kelembagaan pemerintah, maka lembaga yang dinilai kurang efektif harus dipangkas.

Pidato tentang realisasi anggaran juga dijelaskan dalam sidang RAPBN 2020.

Beliau mengaitkan belanja pemerintah yang meningkat harus sejalan dengan sistem birokrasi yang mudah bagi masyarakat, tidak menghambat investasi, serta responsif.