Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Sepekan, Rekrutmen CPNS hingga Draft RUU Ketenagakerjaan

Kompas.com - 18/08/2019, 07:29 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.


KOMPAS.com - Hoaks atau kabar bohong, disinformasi, dan misinformasi masih menjadi fenomena yang marak di media sosial.

Seringkali kabar bohong tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Kompas.com merangkum ada empat hoaks yang beredar dalam pekan ini 12-16 Agustus 2019.

Registrasi Tarif Reduksi KA Hanya sampai September 2019

Sebuah pesan berantai mengenai registrasi tarif reduksi KA hanya sampai September 2019 beredar melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa penumpang Lansia, TNI-Polri dan LVRI jika tidak melakukan registrasi di stasiun sebelum bulan September 2019 maka tidak mendapatkan diskon tarif kereta api.

Menanggapi pesan itu, Manajer Humas PT KAI Daerah Operasional V Purwokerto Supriyanto memastikan kabar itu adalah hoaks.

"Kami konfirmasikan bahwa info tersebut adalah hoaks atau berita bohong," kata Supriyanto ketika dikonfirmasi oleh Kompas.com (15/8/2019).

Dia menegaskan, registrasi tarif reduksi dapat dilakukan kapan pun tanpa batas waktu.

Untuk registrasi sendiri sudah bisa dilakukan di customer service stasiun atau loket stasiun yang melayani perjalanan jarak jauh.

Baca juga: [HOAKS] Registrasi Tarif Reduksi KA Hanya sampai September 2019

Rekrutmen CPNS Dibuka 23 Oktober 2019

Informasi mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali beredar di masyarakat melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp.

Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa pendaftaran CPNS dan PPPK resmi dibuka pada 23 Oktober 2019.

Selain itu, pesan itu juga mengatakan ada 150.000 lowongan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, lengkap dengan sejumlah syarat dan ketentuannya.

Setelah dikonfirmasi Kompas.com (14/8/2019), Kepala Biro Human BKN Mohammad Ridwan membantah kabar tersebut.

"Tidak benar. Belum ada info detail tentang penerimaan ASN," kata Ridwan.

Menurutnya, pemerintah belum mengeluarkan informasi detail mengenai jadwal, syarat, dan tata cara seleksi.

Baca juga: [HOAKS] Rekrutmen CPNS Dibuka 23 Oktober 2019

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com