Ketum PAN: Yang Penting Presiden Menyejahterakan Rakyat, Kami Dukung

Kompas.com - 17/08/2019, 21:02 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk merajut kembali persatuan. Dok. Humas MPR RIKetua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk merajut kembali persatuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya bakal mendukung Presiden Joko Widodo jika mampu menyejahterakan masyarakat.

Bahkan, ia bakal mendukung Jokowi tanpa syarat permintaan pos menteri bila Jokowi mampu mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Ya dukung saja. Karena harus sukses. Partai politik itu maunya rakyatnya sejahtera kan. Yang penting presiden menyejahterakan rakyat kita dukung," kata Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: Ketum PAN: Kita Dukung Pak Jokowi Tanpa Syarat


Zulkifli mengatakan, PAN tak mempermasalahkan bila tak mendapat kursi menteri meskipun sudah mendukung pemerintahan Jokowi.

Ia mengatakan partainya tetap bisa berkarya di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dari Parlemen bisa aja," lanjut dia.

Zulkifli Hasan menyebut partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Baca juga: PKS Tak Sepakat Usul PAN soal Penambahan Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan usai menghadiri acara penganugerahan tanda jasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

"Kita pokoknya mendukung Pak Jokowi," kata Zulkifli.

PAN sebelumnya sempat menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Baca juga: Jika Gerindra-Demokrat-PAN Gabung ke Jokowi, PKS Diprediksi Untung

PAN bahkan mendapat jatah satu kursi, yakni menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Namun pada pilpres 2019 lalu, PAN memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kader PAN Asman Abnur mengundurkan diri dari kabinet.

Pilpres 2019 dimenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Usai Pilpres, Zulkifli pun menyatakan partainya mendukung pemerintahan Jokowi jilid dua.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X