Istana: Persoalan HAM Tidak Jadi Hal yang Utama Saat Ini

Kompas.com - 17/08/2019, 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan mengapa persoalan Hak Asasi Manusia ( HAM) tidak banyak disinggung dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, pidato Jokowi yang dibatasi waktu tidak mungkin membahas semua hal.

Hanya isu yang menjadi prioritas utama yang diangkat Jokowi dalam pidatonya.

"Beliau menekankan yang utama berkaitan dengan human resources atau human capital. Jadi memang penekanan pada pidato Presiden kali ini adalah di sana, bukannya persoalan mengenai HAM," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

"Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM, tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini," tambah dia.


Baca juga: Jokowi: Kinerja Penegak Hukum Harus Diubah, Bukan Lagi soal Berapa yang Dipenjara

Pramono mengatakan, target Presiden Jokowi dalam lima tahun kepemimpinannya di periode kedua adalah menjadikan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang handal.

Sebab, dengan cara itu lah Indonesia bisa keluar dari negara menengah menjadi negara maju.

"Ini kan bicara mengenai human capital, Presiden milih itu. Tidak kemudian pidato semua harus disebutkan," kata dia.

Baca juga: KPK Soroti 2 Poin Pidato Kenegaraan Jokowi di Sidang Bersama DPD-DPR

Dalam pidatonya di sidang bersama DPR-DPD Sabtu (17/8/2019) kemarin, Jokowi sempat menyinggung soal masalah penegakan HAM, namun tidak dominan.

Jokowi mengatakan, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung.

Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Kritik Kinerja Para Penegak Hukum dan HAM, Ini Respons Yasonna

Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pernyataan Jokowi tersebut hanya sebatas retorika.

Usman Hamid mempertanyakan apa yang perlu diubah dari ukuran kinerja penegak hukum dan HAM terkait pidato Jokowi tersebut.

“Bagaimana jika itu ditarik ke penegakan HAM yang berkali-kali disuarakan ibu-ibu yang setiap Kamis berdiri di depan istana? Apakah ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi melalui mekanisme penegakan hukum?" kata Usman Hamid seperti dikutip Tribunnews.com.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X