Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementan dan Kominfo Dilibatkan dalam Penanggulangan Karhutla

Kompas.com - 16/08/2019, 20:30 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

TANGSEL, KOMPAS.com — Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen (Pol) Condro Kirono memastikan, akan ada perluasan koordinasi di antara kementerian/lembaga terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"Ke depan yang akan dilaksanakan adalah memperluas koordinasi. Selama ini, hanya KLHK, TNI, Polri, BMKG, BNPB beserta BPBD daerahnya. Nanti akan diperluas kepada kementerian lain," ujar Condro saat ditemui di Pangkalan Udara Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: KLHK Segel 2.909 Hektare Lahan Terkait Karhutla

Kementerian lain yang dimaksud, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Condro mengatakan, nanti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang akan mengoordinasikan sejumlah kementerian tersebut.

Ia mencontohkan, Kementerian Pertanian akan bertugas memberi penyuluhan terkait tanaman yang sebaiknya ditanam di lokasi yang selama ini rawan terjadi karhutla.

Menurutnya, tanaman yang dimaksud harus ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Koordinasi yang dimaksud, misalnya Kementerian Pertanian akan bertugas memberi penyuluhan terkait tanaman yang sebaiknya ditanam di lokasi yang selama ini rawan terjadi karhutla.

Baca juga: Cegah Karhutla Meluas, KLHK Kirim Surat Peringatan ke 110 Perusahaan

Menurutnya, tanaman yang dimaksud harus tanaman yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

"Kementan adalah bagaimana penyuluh pertanian di daerah semua fokus tidak membuat lahan terbakar, apakah itu kopi liberica atau mungkin tanaman lain yang tidak menyerap air cukup banyak seperti sawit kalau di lahan gambut dan nilai ekonomisnya tinggi," kata Condro.

"Kalau nilai ekonomis tinggi, masyarakat akan menjaga dan tidak akan membuat lahan," kata dia. 

 

Kompas TV Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menegaskan pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas. Bahkan Kapolri telah memerintahkan tim khusus untuk menyelidiki kebakaran di wilayah konsesi.<br /> <br /> Setelah menggelar rapat evaluasi penanganan karhutla, di Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. Panglima TNI, Kapolri, Menteri LHK, dan Kepala BNPB, menyatakan akan melakukan modifikasi cuaca. Hal itu karena diprediksi hingga September mendatang sejumlah wilayah di tanah air, terutama area kebakaran lahan, masih mengalami kekeringan. Untuk penegakan hukum, Kapolri menyebut 90 persen penyebab kebakaran, adalah kesengajaan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com