Jokowi Diminta Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota ke DPR

Kompas.com - 16/08/2019, 15:32 WIB
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB memberi hormat seusai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB memberi hormat seusai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berharap rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan bisa segera direalisasikan.

Ia meminta pemerintah segera mengajukan RUU Pemindahan Ibu Kota kepada DPR.

"Undang-undang khusus untuk payung hukum pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan harus segera dibuat agar rencana besar tersebut bisa segera terwujud," kata Misbakhun usai sidang bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Jokowi: Ibu Kota Baru Dirancang Bukan Hanya sebagai Simbol Identitas

Dalam sidang tersebut, Jokowi telah meminta izin kepada para anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

Menurut Misbakhun, upaya untuk memajukan Indonesia melalui pembangunan yang tidak Jawa sentris ini harus didukung oleh para anggota dewan.

Misbakhun mengatakan, Presiden Jokowi memang belum menyebut secara pasti daerah atau lokasi definitif untuk ibu kota pemerintahan yang baru.

Baca juga: Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar

Namun, lewat pidatonya itu, Misbakhun menilai Presiden sudah menunjukkan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota.

“Ini adalah upaya Presiden Jokowi tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggir. Rencana memindahkan ibu kota itu adalah sebuah upaya luar biasa dari Presiden Jokowi agar pembangunan di Indonesia ini bisa merata, pembangunannya tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi menyebar ke seluruh pelosok Nusantara,” kata dia.

Misbakhun menambahkan, pembangunan gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru bisa dilakukan tanpa APBN.

Baca juga: Fahri Hamzah: Sulit Tinggalkan Jakarta sebagai Ibu Kota, Terlalu Bersejarah

Caranya dengan melibatkan BUMN dan swasta untuk untuk mengelola aset-aset gedung pemerintah di Jakarta yang bakal tak terpakai.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Nasional
Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Istilah 'New Normal' Salah, Pemerintah: yang Benar Adaptasi Kebiasaan Baru

Istilah "New Normal" Salah, Pemerintah: yang Benar Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal 'Microdroplet', Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal "Microdroplet", Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X