Jaksa Agung Non-parpol, Surya Paloh Bilang "Bisa Jadi Lebih Bobrok"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai, Jaksa Agung dari kalangan non-partai politik belum tentu lebih baik dibandingkan dari kader partai dalam penegakan hukum.

"Belum tentu, siapa bilang lebih kan belum tentu juga. Bisa lebih bobrok juga," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (16/8/2019).

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa tak masalah bagi Nasdem apabila Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung dari kalangan non-parpol dalam pemerintahannya lima tahun ke depan bersama Ma'ruf Amin.

Baca juga: Nasdem Sepakat Jaksa Agung dari Kalangan Non-parpol

Ia meminta semua pihak tak meragukan komitmen Nasdem yang mendukung pilihan Jokowi tersebut.

"Tidak ada masalah dari Nasdem, apa masalahnya? Kalau hari ini juga enggak cocok dengan presiden, enggak masalah. Ini sungguh betul-betul sikap Nasdem, jangan ragukan," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (16/8/2019).

Adapun Jaksa Agung saat ini dijabat Muhammad Prasetyo yang merupakan eks kader Nasdem.

Paloh mengatakan, Nasdem sebagai partai baru konsisten mendukung keputusan pemerintah. Nasdem, kata Paloh, menawarkan gerakan perubahan restorasi politik tanpa mahar.

"Kalau dia (partai Nasdem) melakukan dukungan tanpa syarat pada presiden ya memang dia lakukan. Kalau Jaksa Agung presiden mau ubah, jangankan tunggu sebulan lagi, kalau hari ini mau diganti memang kenapa," ujar dia. 

Berdasarkan hal itu, Nasdem memprioritaskan apa yang lebih berharga untuk kepentingan bangsa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: ICW: Kalau Jaksa Agung Non-parpol, Menkopolhukam dan Menkumham Juga

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.