Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Fahri Hamzah soal Pakaian Adat Sasak yang Dipakai Jokowi

Kompas.com - 16/08/2019, 14:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkelakar tentang pakaian adat Sasak asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenakan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD-DPR 2019 pada Jumat (16/8/2019).

Fahri berkelakar, Jokowi telah seimbang karena saat ini memakai pakaian dari daerah kekalahannya saat Pilpres 2019, yaitu NTB.

Sebelumnya, Jokowi pernah memakai pakaian adat Bali, salah satu wilayah kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pidato Kenegaraan, Jokowi Ganti Kostum Pakai Baju Adat Sasak

Jokowi mengenakan pakaian adat Bali saat menghadiri Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019).

"Kan waktu itu di Bali dia bilang pakai (pakaian) adat Bali karena menang (pilpres) di Bali," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Sekarang (pakai pakian Sasak) karena kalah di NTB. Baguslah, balance," tuturnya.

Secara pribadi, Fahri mengucap terima kasih karena Jokowi telah mengenakan pakaian adat dari tanah kelahirannya.

"Saya berterima kasih," kata Fahri.

Baca juga: Pakai Baju Adat Sasak, Jokowi Perlihatkan Indonesia Bukan Hanya Jakarta dan Jawa

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Sasak, Nusa Tenggara Barat, dalam menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Bersama DPD-DPR, Jumat (16/8/2019).

"Ini pakaian adat dari bumi Sasak," ucap Jokowi sebelum menyampaikan pidato kenegaraan.

Saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Jokowi masih mengenakan pakaian sipil formal, yaitu jas dan dasi.

Dia kemudian berganti pakaian adat saat menyampaikan pidato kenegaraan.

Menurut Jokowi, dia mengenakan pakaian adat Sasak untuk memperlihatkan semangat pendiri bangsa mengenai keindonesiaan.

"Saya mengajak kembali kepada semangat pendiri bangsa. Bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa," ucap Jokowi.

"Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air," kata dia.

Dengan demikian, Jokowi pun menyatakan bahwa pembangunan yang perlu dilakukan sebaiknya tidak hanya berpusat di satu wilayah.

"Pembangunan yang dilakukan harus Indonesia-sentris, dinikmati oleh seluruh pelosok di Nusantara," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com