Menurut Sandiaga, Pemindahan Ibu Kota Seharusnya Bukan Prioritas

Kompas.com - 16/08/2019, 13:54 WIB
Cawapres Pemilu 2019 Sandiaga Uno melambaikan tangan saat tiba di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sandi hadir dalam Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan yang disampaikan  Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARICawapres Pemilu 2019 Sandiaga Uno melambaikan tangan saat tiba di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sandi hadir dalam Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019 Sandiaga Uno menilai pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan bukan prioritas.

Hal itu disampaikan Sandiaga menyikapi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Menurut saya bukan prioritas ya, tapi karena Presiden sudah menyampaikan ya kita harus pelajari secara keseluruhan," kata Sandiaga usai Jokowi menyampaikan pidato.

Baca juga: Fadli Zon: Apakah Pemindahan Ibu Kota Jadi Prioritas?

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pemindahan ibu kota harus dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

Beberapa hal yang harus dikaji sebelum memindahkan ibu kota ialah ketersediaan anggaran, lapangan kerja di ibu kota baru, dan ketersediaan lahan.

Sandiaga juga mengingatkan adanya potensi kenaikan harga lahan dan properti di Pulau Kalimantan dengan mencuatnya isu pemindahan ibu kota.

"Kami khawatir nanti harga properti naik semua di Pulau Kalimantan dan biaya hidup yang tidak terjangkau masyarakat di sana. Itu yang jadi fokus kita ke depan," ujar Sandi.

Baca juga: Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Minta Izin Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

"Tapi saya tidak ingin secara terburu-buru untuk menanggapi. Kami ingin pelajari dulu mungkin bicara dengan beberapa pengamat bagaimana posisi keadaan keuangan kita ke depan. Sangat besar (dampaknya) dan kita harus belajar daripada kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan itu ibu kota di beberapa negara lain," lanjut dia.

Sebelumnya, dalam pidato di Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD, Presiden Joko Widodo meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Hal itu salah satunya ditujukan dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Kenegaraan 2019 Presiden Jokowi

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X