Gerindra Dinilai Akan Raih Keuntungan Elektabilitas jika Koalisi dengan PPP di Pilkada 2020

Kompas.com - 16/08/2019, 13:46 WIB
Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Rumahnya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad serta Sugiono. Sementara Suharso Monoarfa didampingi Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara dan Mardiono. #PrabowoSubianto #Gerindra #PPP

Sesuai pertemuan, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, partainya membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra di sejumlah daerah pada Pilkada 2020.

"Tidak tertutup kemungkinan Gerindra dan PPP berkoalisi di beberapa daerah," ujar Arsul seusai pertemuan.

Pada Pilpres 2019 lalu, PPP dan Gerindra memang memiliki sikap politik yang berbeda.

Partai berlambang Kabah itu tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sementara Gerinda mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Baca juga: Menteri asal Parpol 45 Persen, PPP Optimis Jatahnya Bertambah

Begitu juga dengan Pilkada 2018. PPP dan Gerindra mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang berbeda di beberapa daerah penting.

Beberapa daerah penting tersebut antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Arsul mengatakan, tidak menutup kemungkinan PPP dan Gerindra akan berkoalisi pada Pilkada 2020, tergantung dari situasi di daerah tersebut.

Adapun Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X