Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dinilai Akan Raih Keuntungan Elektabilitas jika Koalisi dengan PPP di Pilkada 2020

Kompas.com - 16/08/2019, 13:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Gerindra akan memiliki keuntungan jika berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pilkada 2020.

Menurutnya, terdapat kesamaan antara basis pemilih PPP dan Gerindra.

"Kalau betul berkoalisi dalam Pilkada 2020, tentu Gerindra akan mendapatkan keuntungan karena akan memperluas basis pemilihnya ke pemilih Islam, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) yang jadi basis PPP," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2019).

"Banyak hal yang sama dengan Gerindra, basis pemilih kedua partai itu identik dengan pluralisme, nasionalisme, inklusif, dan toleran," tambahnya.

Baca juga: Ketum PPP Sebut Prabowo Punya Pemikiran Ekonomi Relevan dengan Pemerintah

Adi menyatakan, berkoalisi dengan PPP di Pilkada 2020 lebih menguntungkan bagi Gerindra karena selama berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu peningkatan elektabilitasnya tidak signifikan.

Ia menjelaskan, pada Pileg 2019, Gerindra memperoleh suara sebesar 12,57 persen. Dibandingkan dengan Pileg 2014, Gerindra mendapatkan suara 11,81 persen.

Adapun PKS di Pileg 2019 mendapatkan 8,21 persen. Sedangkan di Pileg 2014 meraih 6,79 persen.

Baca juga: Usai Bertemu Ketum PPP, Prabowo Akui Punya Banyak Kesamaan Pendapat

"Selama berkoalisi dengan PKS, Gerindra tidak banyak mendapatkan keuntungan, bahkan Gerindra mendapatkan stigma yang kurang baik karena basis pemilih PKS agak sedikit tertutup dengan banyak hal, seperti terkait agama dan pilihan politik," tutur Adi.

"Jadi Gerindra memang cocok jika berkoalisi dengan PPP karena selama ini elektabilitasnya digerogoti oleh PKS. Semestinya, di Pileg 2019, Gerindra bisa naik 4 hingga 5 persen jika dibandingkan suara di Pileg 2014. Tapi, ini naiknya hanya satu digit, atau 1 persen," sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Pelaksana tugas PPP, Suharso Monoarfa, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Gerindra dan PPP Bahas Kemungkinan Koalisi di Pilkada 2020

Sesuai pertemuan, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, partainya membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra di sejumlah daerah pada Pilkada 2020.

"Tidak tertutup kemungkinan Gerindra dan PPP berkoalisi di beberapa daerah," ujar Arsul seusai pertemuan.

Pada Pilpres 2019 lalu, PPP dan Gerindra memang memiliki sikap politik yang berbeda.

Partai berlambang Kabah itu tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sementara Gerinda mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Baca juga: Menteri asal Parpol 45 Persen, PPP Optimis Jatahnya Bertambah

Begitu juga dengan Pilkada 2018. PPP dan Gerindra mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang berbeda di beberapa daerah penting.

Beberapa daerah penting tersebut antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Arsul mengatakan, tidak menutup kemungkinan PPP dan Gerindra akan berkoalisi pada Pilkada 2020, tergantung dari situasi di daerah tersebut.

Adapun Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Rumahnya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad serta Sugiono. Sementara Suharso Monoarfa didampingi Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara dan Mardiono. #PrabowoSubianto #Gerindra #PPP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com