Gerindra Dinilai Akan Raih Keuntungan Elektabilitas jika Koalisi dengan PPP di Pilkada 2020

Kompas.com - 16/08/2019, 13:46 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Gerindra akan memiliki keuntungan jika berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) dalam Pilkada 2020.

Menurutnya, terdapat kesamaan antara basis pemilih PPP dan Gerindra.

"Kalau betul berkoalisi dalam Pilkada 2020, tentu Gerindra akan mendapatkan keuntungan karena akan memperluas basis pemilihnya ke pemilih Islam, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) yang jadi basis PPP," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2019).

"Banyak hal yang sama dengan Gerindra, basis pemilih kedua partai itu identik dengan pluralisme, nasionalisme, inklusif, dan toleran," tambahnya.

Baca juga: Ketum PPP Sebut Prabowo Punya Pemikiran Ekonomi Relevan dengan Pemerintah

Adi menyatakan, berkoalisi dengan PPP di Pilkada 2020 lebih menguntungkan bagi Gerindra karena selama berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu peningkatan elektabilitasnya tidak signifikan.

Ia menjelaskan, pada Pileg 2019, Gerindra memperoleh suara sebesar 12,57 persen. Dibandingkan dengan Pileg 2014, Gerindra mendapatkan suara 11,81 persen.

Adapun PKS di Pileg 2019 mendapatkan 8,21 persen. Sedangkan di Pileg 2014 meraih 6,79 persen.

Baca juga: Usai Bertemu Ketum PPP, Prabowo Akui Punya Banyak Kesamaan Pendapat

"Selama berkoalisi dengan PKS, Gerindra tidak banyak mendapatkan keuntungan, bahkan Gerindra mendapatkan stigma yang kurang baik karena basis pemilih PKS agak sedikit tertutup dengan banyak hal, seperti terkait agama dan pilihan politik," tutur Adi.

"Jadi Gerindra memang cocok jika berkoalisi dengan PPP karena selama ini elektabilitasnya digerogoti oleh PKS. Semestinya, di Pileg 2019, Gerindra bisa naik 4 hingga 5 persen jika dibandingkan suara di Pileg 2014. Tapi, ini naiknya hanya satu digit, atau 1 persen," sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Pelaksana tugas PPP, Suharso Monoarfa, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Gerindra dan PPP Bahas Kemungkinan Koalisi di Pilkada 2020

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X